Polemik Anggaran MBG Kental Nuansa Politik, Pengamat Kebijakan Publik: Secara Prosedural Sudah Disepakati DPR

Trubus menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Evaluasi terhadap efektivitas Program MBG, termasuk aspek tata kelola dan pengawasan, adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan.

Namun ia mengingatkan agar perdebatan tidak terjebak pada penggunaan istilah yang provokatif dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik. “Menyebut kebijakan yang telah disahkan melalui undang-undang sebagai tindakan perampokan anggaran tentu memiliki implikasi serius. Itu seolah mempertanyakan legitimasi proses legislasi yang melibatkan DPR sendiri,” ujarnya.

Dia menegaskan, konsistensi sikap politik menjadi penting dalam konteks tersebut. Ketika sebuah kebijakan telah disetujui melalui mekanisme resmi, tanggung jawab politik atas kebijakan itu juga melekat pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Trubus mengajak publik melihat tujuan dasar program tersebut. Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki niat kebijakan yang positif, terutama bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Ia mengisahkan pengalamannya saat bersekolah di kampung dalam kondisi keterbatasan pangan. Pada masa itu, tidak sedikit anak yang mengikuti pelajaran dalam keadaan lapar karena sulitnya akses terhadap bahan makanan. “Kalau sekarang negara hadir memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup, tentu itu patut diapresiasi. Terutama bagi wilayah tertinggal, program seperti ini bisa sangat berarti,” tuturnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh tata kelola yang akuntabel dan transparan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah praktik korupsi atau penyimpangan anggaran di berbagai lini birokrasi.

“Programnya memiliki tujuan yang baik. Tantangannya adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan bersih dan tepat sasaran,” tandas Trubus.