Membaca Kegagalan Transformasi Sosial Kebijakan PBI BPJS
Jum'at, 27 Februari 2026 - 15:56 WIB
loading...
A
A
A
Bahkan, eskalasinya menenggelamkan tujuan substantif pemerintah. Sehingga pemerintah, meminjam istilah Menkeu, mengalami kerugian dengan besarnya citra negatif dari publik. Proses validasi data dengan penonaktifan secara otomatis terhadap 15 juta peserta PBI BPJS sangat gegabah dan menjadi pemicu utama.
Sebab, dari jumlah tersebut terdapat banyak peserta PBI BPJS Kesehatan yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi kepesertaannya ikut dinonaktifkan. Tekanan publik yang semakin menguat mendorong DPR memanggil pemerintah. Melalui rapat konsultasi bersama DPR, pemerintah (Kementerian sosial, Kesehatan, keuangan dan BPJS) dalam penjelasannya silang pendapat, bahkan saling menyalahkan.
Sebenarnya, mereka adalah para aktor kebijakan yang semestinya meyakinkan publik atas kebijakan yang telah di ambil. Peristiwa ini semakin memperkuat stigma bahwa kebijakan ini di produk secara sporadis. Fenomena tersebut mencerminkan rapuhnya kolaborasi, mitigasi dampak dan konflik dalam proses formulasi maupun implementasi kebijakan.
Dalam konteks ini, konflik dipahami melalui perspektif Matland (1995). Dalam pandangannya, konflik kebijakan umumnya terjadi dalam konteks terdapat tingkat interdependensi antaraktor yang sangat tinggi yang juga di warnai inkompatibilitas tujuan antara aktor serta interaksi antaraktor yang bersifar zero-sum.
Keberadaan multipihak penopang BPJS memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa saling menegasikan. Ketika orkestrasi antar aktor tidak diperankan dengan baik, maka dipastikan akan memicu konflik dan ambiguitas peran. Karenannya, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pelayanan BPJS.
Tujuan kebijakan yang rasional dan ideal tidak selalu linier dengan hasilnya. Realitas dilapangan menjadi indikator efektifitas implementasi. Proses implmentasi merupakan aktifitas kompleks yang berhadapan dengan realitas lapangan yang dinamis.
Gap imlpementasi kebijakan lumrah terjadi, namun bukan berarti menjadi permakluman setiap kali terjadi kegagalan implementasi. Mengesampingkan kolaborasi antar stakeholder dan kesalahan dalam membaca serta memahami konteks sosial sasaran akan berdampak pada kegagalan implementasi.
Sebab, dari jumlah tersebut terdapat banyak peserta PBI BPJS Kesehatan yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi kepesertaannya ikut dinonaktifkan. Tekanan publik yang semakin menguat mendorong DPR memanggil pemerintah. Melalui rapat konsultasi bersama DPR, pemerintah (Kementerian sosial, Kesehatan, keuangan dan BPJS) dalam penjelasannya silang pendapat, bahkan saling menyalahkan.
Sebenarnya, mereka adalah para aktor kebijakan yang semestinya meyakinkan publik atas kebijakan yang telah di ambil. Peristiwa ini semakin memperkuat stigma bahwa kebijakan ini di produk secara sporadis. Fenomena tersebut mencerminkan rapuhnya kolaborasi, mitigasi dampak dan konflik dalam proses formulasi maupun implementasi kebijakan.
Dalam konteks ini, konflik dipahami melalui perspektif Matland (1995). Dalam pandangannya, konflik kebijakan umumnya terjadi dalam konteks terdapat tingkat interdependensi antaraktor yang sangat tinggi yang juga di warnai inkompatibilitas tujuan antara aktor serta interaksi antaraktor yang bersifar zero-sum.
Keberadaan multipihak penopang BPJS memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa saling menegasikan. Ketika orkestrasi antar aktor tidak diperankan dengan baik, maka dipastikan akan memicu konflik dan ambiguitas peran. Karenannya, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pelayanan BPJS.
Tujuan kebijakan yang rasional dan ideal tidak selalu linier dengan hasilnya. Realitas dilapangan menjadi indikator efektifitas implementasi. Proses implmentasi merupakan aktifitas kompleks yang berhadapan dengan realitas lapangan yang dinamis.
Gap imlpementasi kebijakan lumrah terjadi, namun bukan berarti menjadi permakluman setiap kali terjadi kegagalan implementasi. Mengesampingkan kolaborasi antar stakeholder dan kesalahan dalam membaca serta memahami konteks sosial sasaran akan berdampak pada kegagalan implementasi.
(shf)
Lihat Juga :
