Indonesia Gabung BoP Tanpa Persetujuan DPR, Komarudin PDIP: Uangnya dari Mana?

Dia pun menggarisbawahi dampak nyata dari keputusan ini, termasuk rencana pengiriman 8.000 pasukan ke Gaza yang tentu membutuhkan biaya besar dari anggaran negara. "Ini urusan hubungan internasional yang berdampak luas. Mengirim 8.000 pasukan itu butuh biaya besar. Uang dari mana? Itu uang negara. Sementara kondisi rakyat kita sedang susah, banyak musibah di mana-mana yang juga butuh biaya," ungkapnya.

Meski Indonesia dikabarkan sudah menandatangani perjanjian tersebut, Komarudin menilai belum terlambat bagi pemerintah untuk membawanya ke DPR. Dia mengingatkan Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, bukan negara kekuasaan absolut.

"Kita ini negara demokrasi, negara hukum, bukan absolut kekuasaan Presiden. Tidak ada kata terlambat. Daripada kita menyesal di kemudian hari dan saling menyalahkan, lebih baik dibahas sekarang," ucapnya.

Dia menyarankan agar Presiden segera memerintahkan menteri terkait seperti Menteri Luar Negeri untuk memberikan penjelasan transparan kepada DPR dan publik mengenai posisi Indonesia di BoP dan kesesuaiannya dengan Pasal 11 UUD 1945.

"Rakyat berhak tahu. Transparansi itu penting karena kita bernegara di atas konstitusi, bukan atas kehendak orang per orang," katanya.