Menlu Sugiono: Universalitas HAM Harus Menyatukan Arah Perjuangan, Bukan Pertajam Perbedaan
Selasa, 24 Februari 2026 - 10:25 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan pidato pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan pidato pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026). Diketahui, saat ini Indonesia didaulat menjadi Presiden dan Anggota Dewan HAM PBB .
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono mendukung Dewan HAM untuk menjadi ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif, inklusif, dan depolitisasi di tengah ketidakpastian global. "Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan," tegasnya.
Mengusung tema “A Presidency for All” sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak 8 Januari 2026, Indonesia berkomitmen menjaga kredibilitas Dewan melalui penerapan standar HAM yang konsisten dan adil, serta menolak politisasi dan standar ganda yang dapat menggerus legitimasi Dewan.
Baca Juga: Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Untungnya?
"Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia," jelasnya.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono juga menegaskan Pemerintah RI memiliki semangat yang sama dalam pemajuan HAM global. Menlu memaparkan upaya peningkatan promosi dan perlindungan HAM nasional yang seimbang antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan.
Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan memperluas akses makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, pendidikan, serta peluang ekonomi. Dari sisi regulasi, Pemerintah juga terus memajukan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono mendukung Dewan HAM untuk menjadi ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif, inklusif, dan depolitisasi di tengah ketidakpastian global. "Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan," tegasnya.
Mengusung tema “A Presidency for All” sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak 8 Januari 2026, Indonesia berkomitmen menjaga kredibilitas Dewan melalui penerapan standar HAM yang konsisten dan adil, serta menolak politisasi dan standar ganda yang dapat menggerus legitimasi Dewan.
Baca Juga: Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Untungnya?
"Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia," jelasnya.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono juga menegaskan Pemerintah RI memiliki semangat yang sama dalam pemajuan HAM global. Menlu memaparkan upaya peningkatan promosi dan perlindungan HAM nasional yang seimbang antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan.
Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan memperluas akses makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, pendidikan, serta peluang ekonomi. Dari sisi regulasi, Pemerintah juga terus memajukan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru.
Lihat Juga :
