Rakornas KKMD, Kemenhut Perkuat Kelembagaan Daerah untuk Rehabilitasi Mangrove
Jum'at, 13 Februari 2026 - 18:02 WIB
loading...
A
A
A
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Surjobasuindro mengatakan, penguatan KKMD akan berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan. “KKMD yang solid akan mendukung setiap tahapan rehabilitasi, mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, hingga evaluasi, berjalan sesuai standar teknis,” katanya.
Ia menambahkan koordinasi yang kuat antar-KKMD akan memudahkan sinkronisasi berbagai sumber pendanaan. Baik dari APBN, non-APBN, maupun kerja sama dengan mitra pembangunan. “Sinergi pendanaan dan program akan membuat rehabilitasi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ujarnya. Baca juga: Menhut Tekankan Peran Mangrove bagi Ekologi dan Ekonomi Pesisir
Nikolas juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam setiap kegiatan rehabilitasi. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat lokal. ”Karena itu, KKMD harus menjadi wadah yang memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” jelasnya.
Ia menjelaskan pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal.
Ia menambahkan koordinasi yang kuat antar-KKMD akan memudahkan sinkronisasi berbagai sumber pendanaan. Baik dari APBN, non-APBN, maupun kerja sama dengan mitra pembangunan. “Sinergi pendanaan dan program akan membuat rehabilitasi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ujarnya. Baca juga: Menhut Tekankan Peran Mangrove bagi Ekologi dan Ekonomi Pesisir
Nikolas juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam setiap kegiatan rehabilitasi. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat lokal. ”Karena itu, KKMD harus menjadi wadah yang memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” jelasnya.
Ia menjelaskan pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal.
(poe)
Lihat Juga :
