UI Gelar Dialog Keamanan Asia Tenggara–Jepang, Cari Titik Temu di Tengah Persaingan Negara Besar
Rabu, 11 Februari 2026 - 16:22 WIB
loading...
Dialog Keamanan Asia Tenggara–Jepang diselenggarakan oleh CIReS Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation (SPF) di Jakarta pada Senin-Selasa (9-10/2/2026). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Dialog Keamanan Asia Tenggara–Jepang diselenggarakan oleh CIReS Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation (SPF) di Jakarta pada Senin-Selasa (9-10/2/2026). Event ini mempertemukan pemangku kepentingan dari Asia Tenggara dan Jepang, meliputi unsur pemerintah, akademisi, think tank, komunitas kebijakan, dari ranah militer dan sipil dari Jepang, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Vietnam.
Dialog ini dirancang sebagai ruang bersama untuk mencari titik temu dan memperkuat kerja sama di tengah meningkatnya persaingan negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik.
Baca juga: Prabowo Ajak Jepang Investasi Semua Bidang di Indonesia
Yasuhiro Kawakami, Direktur Unit Studi Keamanan dan Jepang–Amerika Serikat, SPF, dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa dialog ini bertujuan menghubungkan perspektif kebijakan tingkat tinggi dengan keahlian khusus para analis keamanan dari masing-masing negara. "Guna memperdalam pemahaman bersama mengenai isu-isu keamanan kawasan," ujarnya.
Dialog kemudian dilanjutkan dengan pidato kunci dan diskusi pleno. Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian, dalam pidato kuncinya menekankan urgensi tanggung jawab bersama. “Menghadapi tatanan dunia yang baru, kekuatan dan ketahanan ASEAN bertumpu pada penguatan persatuan, sentralitas kawasan, serta ketahanan domestik untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global,” ujarnya.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Kajian Strategis Lemhannas RI Ipung Purwadi merumuskan arah sikap kawasan secara ringkas melalui pernyataan 'Bridge, Not Battleground'. Kedua pesan ini menegaskan fondasi dialog, yakni menjaga stabilitas kawasan melalui tanggung jawab kolektif dan pilihan strategis untuk menjadi penghubung, bukan arena pertarungan.
Baca juga: Momen Presiden Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka
Sesi pleno membahas dua isu utama keamanan kawasan Indo-Pasifik. Sesi Pleno pertama bertema Integrated Maritime Security: Naval Cooperation and Joint Force Engagement in the Indo-Pacific.
Dialog ini dimoderatori Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika, BSKLN Kementerian Luar Negeri RI. Pembahasan menghadirkan Laksda TNI Antonius Widyoutomo, Tenaga Ahli Tingkat III KSAL Bidang Diplomasi, Hubungan Internasional, Hukum, dan Intelijen, dan Koji Yamazaki, Mantan Kepala Staf Japan Self-Defense Forces.
Benang merah sesi ini adalah bahwa keamanan maritim Indo-Pasifik hanya dapat dijaga melalui kerja sama angkatan laut yang terintegrasi, berbasis hukum internasional, serta diperkuat kepercayaan, berbagi informasi, dan interoperabilitas.
Sesi Pleno kedua bertema U.S. Retrenchment in Asia Strategic Coordination Among Asia’s Middle Powers, yang dimoderatori Edy Prasetyono, Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan Ahli Geopolitik serta Wawasan Nusantara Lemhannas RI.
Tampil sebagai pembicara Andi Widjajanto, Penasihat Senior LAB45, dan Nobukatsu Kanehara, Direktur Eksekutif SPF. Sesi ini menunjukkan kesepakatan bahwa di tengah rivalitas kekuatan besar, stabilitas kawasan bergantung pada koordinasi strategis negara-negara kekuatan menengah untuk menjaga otonomi dan memperkuat tatanan berbasis aturan.
Dialog dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan pembicara dan moderator dari Indonesia, Jepang, Filipina, Singapura, dan Vietnam, yang berasal dari kalangan militer, pembuat kebijakan internasional dan pertahanan, akademisi, serta think tank.
Seluruh sesi diskusi panel diselenggarakan dengan prinsip Chatham House Rule untuk memastikan pertukaran pandangan dan gagasan berlangsung secara terbuka dan konstruktif.
Secara intelektual, dialog ini digagas dan dirancang oleh Broto Wardoyo, Dosen dan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, sebagai peneliti utama dalam riset bersama CIReS–SPF mengenai kebijakan keamanan Jepang dalam perspektif Indonesia dan Asia Tenggara.
Dalam pandangannya, dialog strategis yang berkelanjutan merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan dan mengelola perbedaan kepentingan di tengah kompetisi kekuatan besar. Pada sesi penutup, ia mengusulkan agar forum ini dilanjutkan secara reguler dengan nama “The Sudirman Dialogue.”
Makna simbolik lokasi dialog juga diangkat dengan merujuk pada sosok Jenderal Sudirman, yang merepresentasikan perjuangan kedaulatan, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral. Refleksi ini mengaitkan sejarah Indonesia–Jepang yang kompleks dengan pilihan bersama untuk membangun kemitraan yang lebih baik dan berorientasi ke masa depan.
Usulan untuk melanjutkan forum ini sebagai The Sudirman Dialogue mencerminkan komitmen bersama untuk menginstitusionalisasikan dialog keamanan yang terbuka dan inklusif antara Asia Tenggara dan Jepang, sekaligus memperkuat kepercayaan strategis serta stabilitas dan kemakmuran jangka panjang kawasan Asia Pasifik.
Dialog ini dirancang sebagai ruang bersama untuk mencari titik temu dan memperkuat kerja sama di tengah meningkatnya persaingan negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik.
Baca juga: Prabowo Ajak Jepang Investasi Semua Bidang di Indonesia
Yasuhiro Kawakami, Direktur Unit Studi Keamanan dan Jepang–Amerika Serikat, SPF, dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa dialog ini bertujuan menghubungkan perspektif kebijakan tingkat tinggi dengan keahlian khusus para analis keamanan dari masing-masing negara. "Guna memperdalam pemahaman bersama mengenai isu-isu keamanan kawasan," ujarnya.
Dialog kemudian dilanjutkan dengan pidato kunci dan diskusi pleno. Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian, dalam pidato kuncinya menekankan urgensi tanggung jawab bersama. “Menghadapi tatanan dunia yang baru, kekuatan dan ketahanan ASEAN bertumpu pada penguatan persatuan, sentralitas kawasan, serta ketahanan domestik untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global,” ujarnya.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Kajian Strategis Lemhannas RI Ipung Purwadi merumuskan arah sikap kawasan secara ringkas melalui pernyataan 'Bridge, Not Battleground'. Kedua pesan ini menegaskan fondasi dialog, yakni menjaga stabilitas kawasan melalui tanggung jawab kolektif dan pilihan strategis untuk menjadi penghubung, bukan arena pertarungan.
Baca juga: Momen Presiden Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka
Sesi pleno membahas dua isu utama keamanan kawasan Indo-Pasifik. Sesi Pleno pertama bertema Integrated Maritime Security: Naval Cooperation and Joint Force Engagement in the Indo-Pacific.
Dialog ini dimoderatori Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika, BSKLN Kementerian Luar Negeri RI. Pembahasan menghadirkan Laksda TNI Antonius Widyoutomo, Tenaga Ahli Tingkat III KSAL Bidang Diplomasi, Hubungan Internasional, Hukum, dan Intelijen, dan Koji Yamazaki, Mantan Kepala Staf Japan Self-Defense Forces.
Benang merah sesi ini adalah bahwa keamanan maritim Indo-Pasifik hanya dapat dijaga melalui kerja sama angkatan laut yang terintegrasi, berbasis hukum internasional, serta diperkuat kepercayaan, berbagi informasi, dan interoperabilitas.
Sesi Pleno kedua bertema U.S. Retrenchment in Asia Strategic Coordination Among Asia’s Middle Powers, yang dimoderatori Edy Prasetyono, Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan Ahli Geopolitik serta Wawasan Nusantara Lemhannas RI.
Tampil sebagai pembicara Andi Widjajanto, Penasihat Senior LAB45, dan Nobukatsu Kanehara, Direktur Eksekutif SPF. Sesi ini menunjukkan kesepakatan bahwa di tengah rivalitas kekuatan besar, stabilitas kawasan bergantung pada koordinasi strategis negara-negara kekuatan menengah untuk menjaga otonomi dan memperkuat tatanan berbasis aturan.
Dialog dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan pembicara dan moderator dari Indonesia, Jepang, Filipina, Singapura, dan Vietnam, yang berasal dari kalangan militer, pembuat kebijakan internasional dan pertahanan, akademisi, serta think tank.
Seluruh sesi diskusi panel diselenggarakan dengan prinsip Chatham House Rule untuk memastikan pertukaran pandangan dan gagasan berlangsung secara terbuka dan konstruktif.
Secara intelektual, dialog ini digagas dan dirancang oleh Broto Wardoyo, Dosen dan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, sebagai peneliti utama dalam riset bersama CIReS–SPF mengenai kebijakan keamanan Jepang dalam perspektif Indonesia dan Asia Tenggara.
Dalam pandangannya, dialog strategis yang berkelanjutan merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan dan mengelola perbedaan kepentingan di tengah kompetisi kekuatan besar. Pada sesi penutup, ia mengusulkan agar forum ini dilanjutkan secara reguler dengan nama “The Sudirman Dialogue.”
Makna simbolik lokasi dialog juga diangkat dengan merujuk pada sosok Jenderal Sudirman, yang merepresentasikan perjuangan kedaulatan, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral. Refleksi ini mengaitkan sejarah Indonesia–Jepang yang kompleks dengan pilihan bersama untuk membangun kemitraan yang lebih baik dan berorientasi ke masa depan.
Usulan untuk melanjutkan forum ini sebagai The Sudirman Dialogue mencerminkan komitmen bersama untuk menginstitusionalisasikan dialog keamanan yang terbuka dan inklusif antara Asia Tenggara dan Jepang, sekaligus memperkuat kepercayaan strategis serta stabilitas dan kemakmuran jangka panjang kawasan Asia Pasifik.
(shf)
Lihat Juga :
