Kemenko Polkam-DPD RI Perkuat Sinergi Komunikasi Hadapi Maraknya Hoaks
Rabu, 11 Februari 2026 - 10:24 WIB
loading...
A
A
A
“Forum komunikasi seperti ini dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan daerah,” tambahnya.
Djamari Chaniago menilai komunikasi yang terjalin baik menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak terputus dalam implementasinya. “Apabila komunikasi ini terputus, maka kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pun tidak akan bisa efektif menyejahterakan rakyat kita,” jelasnya.
Lihat video: Ini Pesan Khusus Prabowo kepada Menko Polkam Djamari Chaniago
Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang menjadi pimpinan rombongan DPD RI turut menyampaikan kunjungan ini bertujuan membawa aspirasi nyata dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kemenko Polkam.
“DPD RI menilai komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik di daerah serta kondisi faktual di wilayah dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
DPD RI juga memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, stabilitas politik di daerah, potensi kerawanan sosial, penguatan early warning system, data kependudukan dan dana transfer ke daerah, konflik agraria dan sumber daya alam, keamanan dan ketertiban masyarakat juga konflik sosial, hingga keamanan informasi di ruang publik dan perlindungan data pribadi.
Djamari Chaniago menilai komunikasi yang terjalin baik menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak terputus dalam implementasinya. “Apabila komunikasi ini terputus, maka kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pun tidak akan bisa efektif menyejahterakan rakyat kita,” jelasnya.
Lihat video: Ini Pesan Khusus Prabowo kepada Menko Polkam Djamari Chaniago
Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang menjadi pimpinan rombongan DPD RI turut menyampaikan kunjungan ini bertujuan membawa aspirasi nyata dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kemenko Polkam.
“DPD RI menilai komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik di daerah serta kondisi faktual di wilayah dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
DPD RI juga memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, stabilitas politik di daerah, potensi kerawanan sosial, penguatan early warning system, data kependudukan dan dana transfer ke daerah, konflik agraria dan sumber daya alam, keamanan dan ketertiban masyarakat juga konflik sosial, hingga keamanan informasi di ruang publik dan perlindungan data pribadi.
Lihat Juga :
