Pilkada Langsung Dilaksanakan dengan Minus Moral Politik
loading...
Peneliti politik LIPI Siti Zuhro. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan kepala daerah ( pilkada ) merupakan ajang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang dianggap bisa memajukan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, peta politik dan sistem yang ada kadang tidak memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk ikut bertarung dalam pilkada.
Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan sejak pilkada langsung digelar pada 2005 sebenarnya memberikan efek positif karena partisipasi masyarakat meningkat. Di sisi lain, menurutnya, memunculkan penyimpangan yang cukup serius sehingga menghambat konsolidasi demokrasi.
“Contohnya, munculnya praktik uang dan politik transaksional dalam pilkada. para elite dan aktor yang terlibat menghambat ketimbang mendorong proses demokrasi lokal,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema “Politik Dinasti, Absennya Reformasi Partai Politik, dan Dampak-Dampaknya”, Rabu (16/9/2020).
(Baca: Busyro Muqoddas: Politik Dinasti Dampaknya Multidimensional)
Pilkada selalu didambakan berjalan lancar. Para elite pun kerap menggaungkan pilkada yang jujur, bersih, dan damai. Siti Zuhro mengungkapkan justru dalam sejumlah pilkada konflik dan kerusuhan kerap pecah. Pemicunya, elite politik yang tak siap kalah.
“Celakanya, pilkada langsung dilaksanakan minus moral politik. (Pilkada) menghasilkan sifat oportunistik, perilaku menghalalkan segala cara, termasuk muncul penguasa daerah yang kurang atau tidak berpihak pada rakyat,” tuturnya.
(Baca: Calon dari Klan Politik Dinasti Lebih Berpeluang Menangkan Pilkada)
Pilkada seharusnya menjadi ajang memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Yang terjadi justru sebaliknya. Pilkada, menurut Siti Zuhro, sekadar perjuangan politik bagi para elit dalam meraih kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Sistem demokrasi yang Indonesia anut seharusnya memberikan peluang yang sama bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih. Jika itu terjadi, demokrasi mampu menghentikan dan mengurangi menjamurnya dinasti politik. “Masalahnya, bila demokrasi meningkatkan dinasti politik berarti terjadi paradok demokrasi,” pungkasnya.
Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan sejak pilkada langsung digelar pada 2005 sebenarnya memberikan efek positif karena partisipasi masyarakat meningkat. Di sisi lain, menurutnya, memunculkan penyimpangan yang cukup serius sehingga menghambat konsolidasi demokrasi.
“Contohnya, munculnya praktik uang dan politik transaksional dalam pilkada. para elite dan aktor yang terlibat menghambat ketimbang mendorong proses demokrasi lokal,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema “Politik Dinasti, Absennya Reformasi Partai Politik, dan Dampak-Dampaknya”, Rabu (16/9/2020).
(Baca: Busyro Muqoddas: Politik Dinasti Dampaknya Multidimensional)
Pilkada selalu didambakan berjalan lancar. Para elite pun kerap menggaungkan pilkada yang jujur, bersih, dan damai. Siti Zuhro mengungkapkan justru dalam sejumlah pilkada konflik dan kerusuhan kerap pecah. Pemicunya, elite politik yang tak siap kalah.
“Celakanya, pilkada langsung dilaksanakan minus moral politik. (Pilkada) menghasilkan sifat oportunistik, perilaku menghalalkan segala cara, termasuk muncul penguasa daerah yang kurang atau tidak berpihak pada rakyat,” tuturnya.
(Baca: Calon dari Klan Politik Dinasti Lebih Berpeluang Menangkan Pilkada)
Pilkada seharusnya menjadi ajang memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Yang terjadi justru sebaliknya. Pilkada, menurut Siti Zuhro, sekadar perjuangan politik bagi para elit dalam meraih kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Sistem demokrasi yang Indonesia anut seharusnya memberikan peluang yang sama bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih. Jika itu terjadi, demokrasi mampu menghentikan dan mengurangi menjamurnya dinasti politik. “Masalahnya, bila demokrasi meningkatkan dinasti politik berarti terjadi paradok demokrasi,” pungkasnya.
(muh)
Explore More