Komrad: Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden adalah Harga Mati
Sabtu, 07 Februari 2026 - 06:15 WIB
loading...
Polri. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Nasional Komrad Pancasila Antoni Yudha mendukung Polri tetap langsung berada di bawah presiden. Dia tidak sepakat dengan wacana Polri di bawah kementerian.
"Dukung Polri tetap di bawah presiden adalah harga mati," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/2/2026).
Dia mengatakan, peristiwa reformasi adalah awal dari perubahan posisi Polri. Dia menambahkan, adanya keinginan dan dorongan agar dihapusnya Dwi Fungsi ABRI adalah tonggak awal yang akhirnya menentukan posisi Polri saat ini.
![Komrad: Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden adalah Harga Mati]()
Baca juga: Respons Tokoh Oposisi Soal Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Salah Kaprah
"Mengembalikan posisi polri berada dalam naungan atau di bawah kementerian jelas degradasi demokrasi serta merupakan penyimpangan amanat reformasi," ungkapnya.
Menurut dia, merubah posisi Polri jelas merupakan penghianatan terhadap cita-cita reformasi. "Dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri jelas disebutkan bahwa Polri berada di bawah presiden secara langsung," jelasnya.
Dia menuturkan, selaku lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan penegakan hukum sipil, maka posisi Polri di bawah presiden adalah sebuah keniscayaan.
"Sebagai bagian dari elemen bangsa, Komrad Pancasila memandang bahwa reposisi terhadap Polri bukanlah jalan terbaik. Mereformasi bukan berarti menempatkan Polri di bawah kementerian," pungkasnya.
"Dukung Polri tetap di bawah presiden adalah harga mati," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/2/2026).
Dia mengatakan, peristiwa reformasi adalah awal dari perubahan posisi Polri. Dia menambahkan, adanya keinginan dan dorongan agar dihapusnya Dwi Fungsi ABRI adalah tonggak awal yang akhirnya menentukan posisi Polri saat ini.
Baca juga: Respons Tokoh Oposisi Soal Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Salah Kaprah
"Mengembalikan posisi polri berada dalam naungan atau di bawah kementerian jelas degradasi demokrasi serta merupakan penyimpangan amanat reformasi," ungkapnya.
Menurut dia, merubah posisi Polri jelas merupakan penghianatan terhadap cita-cita reformasi. "Dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri jelas disebutkan bahwa Polri berada di bawah presiden secara langsung," jelasnya.
Dia menuturkan, selaku lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan penegakan hukum sipil, maka posisi Polri di bawah presiden adalah sebuah keniscayaan.
"Sebagai bagian dari elemen bangsa, Komrad Pancasila memandang bahwa reposisi terhadap Polri bukanlah jalan terbaik. Mereformasi bukan berarti menempatkan Polri di bawah kementerian," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
