Pertimbangkan Corona, Pemerintah Diminta Perbaiki Draf RUU Cipta Kerja

Rabu, 15 April 2020 - 11:09 WIB
loading...
Pertimbangkan Corona,...
Fraksi Partai Nasdem DPR meminta Pemerintah memperbaiki draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Foto/SINDOnews/abdul rochim
A A A
JAKARTA - Fraksi Partai Nasdem DPR meminta Pemerintah memperbaiki draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di tengah wabah Corona (COVID-19) yang terjadi saat ini.

Anggota Fraksi Nasdem DPR Taufik Basari mengatakan, draf RUU model Omnibus Law yang diserahkan ke DPR disusun sebelum merebaknya wabah COVID-19. Dengan perubahan kondisi perekonomian global dan nasional, Taufik menilai tentunya asumsi makro ekonomi juga akan mengalami perubahan.

Oleh karena itu, menurut Taufik, diperlukan waktu bagi fraksi-fraksi untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) terhadap RUU ini. “Kita juga mau dengarkan dulu masukan masyarakat sebagaimana juga disampaikan pandangan beberapa fraksi lainnya,” kata Taufik, Selasa, 14 April 2020.

Taufik meminta agar substansi RUU Cipta Kerja diperbaiki terlebih dahulu dengan melakukan rekalkulasi asumsi perhitungan kondisi perekonomian menyesuaikan dampak COVID-19. “Kondisi saat ini berbeda dengan saat ketika draf RUU tersebut disusun. Idealnya RUU ini harus mampu juga menjawab persoalan ekonomi yang kita hadapi paska COVID-19, termasuk memikirkan dampaknya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ungkap Taufik.

Menurutnya, dalam membahas RUU ini tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru, apalagi di tengah wabah seperti ini. "Ruang partisipasi publik harus sangat terbuka. Pandangan pro dan kontra masyarakat harus didengarkan. Harapan kita, RUU ini nantinya mampu menjawab kebangkitan perekonomian bangsa pasca COVID-19 dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat," tegasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MUI Siapkan Naskah Akademik...
MUI Siapkan Naskah Akademik RUU Pidana LBGT, DPR Janji Tindak Lanjuti
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR Setujui 7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2026-2030, Ini Daftarnya
Besok Komisi I DPR Tetapkan...
Besok Komisi I DPR Tetapkan 7 Anggota KIP 2026-2030
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Rekomendasi
Kakanwil Imigrasi Bali...
Kakanwil Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna Raih Anugerah Figur Akselerator Kemajuan
BTS Jadi Tamu Kehormatan...
BTS Jadi Tamu Kehormatan Argentina Jelang Konser Oktober Mendatang
Makna Basmalah dan Tafsirnya...
Makna Basmalah dan Tafsirnya dalam Islam, Ini Arti Bismillahirrahmanirrahim
Berita Terkini
TikTok PHK Massal Karyawan...
TikTok PHK Massal Karyawan Tokopedia, DPR Minta Satgas Mitigasi PHK Turun Tangan
Bukan Soal Gugatan Ditolak,...
Bukan Soal Gugatan Ditolak, Dharma Pongrekun: Perjuangan Saya Memastikan Kekuasaan Tetap Dibatasi Konstitusi
Soroti Dugaan Suap BEM...
Soroti Dugaan Suap BEM UBK, Didi Mahardhika Minta Gerakan Mahasiswa Jaga Integritas
Pakar Hukum Sebut Kasus...
Pakar Hukum Sebut Kasus Roy Suryo Tidak Memenuhi Syarat Deponering
Kapolri Lantik Kakorlantas...
Kapolri Lantik Kakorlantas Baru dan 6 Kapolda, Ini Daftarnya
Kemlu: Dubes RI untuk...
Kemlu: Dubes RI untuk Iran Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved