Bakohumas GPR Outlook 2026 Perkuat Komunikasi Publik Hadapi Disinformasi Digital
Rabu, 04 Februari 2026 - 22:22 WIB
loading...
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan sambutan dalam Forum Bakohumas GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Jajaran kehumasan pemerintah pusat dan daerah yang terhimpun dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) diminta meningkatkan kecepatan sekaligus ketepatan komunikasi publik. Ini diperlukan di tengah derasnya arus disinformasi ruang digital.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memberikan sambutan dalam Forum Bakohumas "GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri" di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Baca juga: BUMD DKI Jakarta Kolaborasi Perkuat Keprotokolan dan Kehumasan
Menurut Meutya, di era digital pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk hanya mengutamakan ketepatan tanpa kecepatan, karena keterlambatan respons komunikasi justru memberi peluang bagi misinformasi membentuk persepsi publik.
“Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” ujarnya.
Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa baik pesan disusun melainkan oleh apa yang benar-benar diterima dan dipahami masyarakat. “Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” ucapnya.
Senada dengan pernyataan Menkomdigi, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya. Dia menilai tantangan komunikasi pemerintahan saat ini semakin kompleks karena persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan.
"Di era digital, reputasi seringkali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah," ujar Fifi.
Konsep satu narasi bukan berarti keseragaman pesan melainkan kesamaan arah komunikasi yang saling menguatkan antarinstansi. “Satu narasi artinya bergerak ke tujuan yang sama, saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” katanya.
Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 itu dihadiri lebih dari 500 peserta dari Kepala Biro Humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang mendorong transformasi humas pemerintah dari pola reaktif dan defensif menjadi lebih proaktif, strategis, dan visioner. “Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi,” ujarnya.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memberikan sambutan dalam Forum Bakohumas "GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri" di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Baca juga: BUMD DKI Jakarta Kolaborasi Perkuat Keprotokolan dan Kehumasan
Menurut Meutya, di era digital pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk hanya mengutamakan ketepatan tanpa kecepatan, karena keterlambatan respons komunikasi justru memberi peluang bagi misinformasi membentuk persepsi publik.
“Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” ujarnya.
Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa baik pesan disusun melainkan oleh apa yang benar-benar diterima dan dipahami masyarakat. “Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” ucapnya.
Senada dengan pernyataan Menkomdigi, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya. Dia menilai tantangan komunikasi pemerintahan saat ini semakin kompleks karena persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan.
"Di era digital, reputasi seringkali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah," ujar Fifi.
Konsep satu narasi bukan berarti keseragaman pesan melainkan kesamaan arah komunikasi yang saling menguatkan antarinstansi. “Satu narasi artinya bergerak ke tujuan yang sama, saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” katanya.
Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 itu dihadiri lebih dari 500 peserta dari Kepala Biro Humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang mendorong transformasi humas pemerintah dari pola reaktif dan defensif menjadi lebih proaktif, strategis, dan visioner. “Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi,” ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
