Istana Ajak MUI Dialog Soal Keterlibatan Indonesia di BoP Bentukan Trump
Senin, 02 Februari 2026 - 12:40 WIB
loading...
A
A
A
“Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan memberikan pendapat? Ini adalah cara kita memastikan perjuangan agar bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya,” pungkasnya.
Lihat video: TAK SEINDAH NAMANYA? Polemik Indonesia Gabung Board of Peace: Ada Apa di Baliknya?
Sebelumnya, MUI menilai keikutsertaan tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi serta membuka ruang bagi praktik neokolonialisme gaya baru dalam balutan diplomasi perdamaian.
Kritik ini menguat seiring komitmen Indonesia sebagai anggota BoP, termasuk adanya pembahasan kontribusi dana awal sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun, yang disebut sebagai bagian dari mekanisme keanggotaan forum tersebut.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bergabungnya Indonesia ke dalam BoP tidak bisa dibenarkan hanya dengan narasi diplomasi dari dalam. Menurutnya, posisi Indonesia di forum itu justru rawan dimanfaatkan sebagai legitimasi moral bagi Israel.
“Tanpa garis merah yang tegas, keikutsertaan Indonesia hanya akan berfungsi sebagai legitimasi moral. Forum ini menyetarakan Israel dengan negara lain, padahal Israel adalah occupying power yang secara nyata melanggar hukum humaniter internasional,” ujar Sudarnoto.
Lihat video: TAK SEINDAH NAMANYA? Polemik Indonesia Gabung Board of Peace: Ada Apa di Baliknya?
Sebelumnya, MUI menilai keikutsertaan tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi serta membuka ruang bagi praktik neokolonialisme gaya baru dalam balutan diplomasi perdamaian.
Kritik ini menguat seiring komitmen Indonesia sebagai anggota BoP, termasuk adanya pembahasan kontribusi dana awal sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun, yang disebut sebagai bagian dari mekanisme keanggotaan forum tersebut.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bergabungnya Indonesia ke dalam BoP tidak bisa dibenarkan hanya dengan narasi diplomasi dari dalam. Menurutnya, posisi Indonesia di forum itu justru rawan dimanfaatkan sebagai legitimasi moral bagi Israel.
“Tanpa garis merah yang tegas, keikutsertaan Indonesia hanya akan berfungsi sebagai legitimasi moral. Forum ini menyetarakan Israel dengan negara lain, padahal Israel adalah occupying power yang secara nyata melanggar hukum humaniter internasional,” ujar Sudarnoto.
Lihat Juga :
