Kapolri Dikritik Mantan Panglima TNI, Aktivis: Polri Tak Punya Histori Berkhianat pada Presiden
Jum'at, 30 Januari 2026 - 17:23 WIB
loading...
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi figur terdepan dalam menggerakkan Polri demi menyukseskan program pemerintah, salah satunya membangun SPPG untuk mendukung MBG. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Aktivis nasional sekaligus Founder Kontra Narasi Sandri Rumanama menyampaikan pandangan kritis atas pernyataan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang dinilai mendiskreditkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Sandri menilai mantan Panglima TNI itu menyampaikan propaganda dengan memotong dan menafsirkan frasa "sampai titik darah penghabisan" yang disampaikan Kapolri di Komisi III DPR RI.
Baca juga: Sikap Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Sejalan dengan Prinsip Konstitusi
"Saya rasa beliau (Pak Gatot) tidak memahami substansi persoalan atau memang ada karakter pembangkangan dari diri beliau sehingga yang selalu dibicarakan sama Pak Gatot ini propaganda pembangkangan terus," ujar Sandri di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Aktivis berdarah Melanesia Maluku ini menegaskan pernyataan Kapolri sampai titik darah penghabisan bukanlah bentuk pembangkangan.
![Kapolri Dikritik Mantan Panglima TNI, Aktivis: Polri Tak Punya Histori Berkhianat pada Presiden]()
Aktivis nasional sekaligus Founder Kontra Narasi Sandri Rumanama. Foto: Ist
Direktur Haidar Alwi Institut itu justru menegaskan upaya membenturkan institusi negara itulah pembangkangan yang sesungguhnya kepada presiden dan bentuk tidak adanya norma loyalitas terhadap negara.
Dia memaparkan 2 poin yang membuktikan loyalitas Kapolri kepada Presiden:
1. Selalu menjadi figur terdepan dalam menggerakkan Polri untuk membantu kerja presiden demi menyukseskan program pemerintah. Hal ini dapat diuraikan dalam dua poin.
- Polri secara masif membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah, dengan 1.160 unit telah beroperasi per Januari 2026 melampaui target awal. Tersebar di seluruh Polres, SPPG ini fokus pada keamanan pangan (zero accident), nutrisi, dan pelibatan ekonomi lokal.
- Polri menggelar panen raya jagung serentak di berbagai wilayah Indonesia pada awal 2026 sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan nasional dan Asta Cita Presiden dengan kontribusi mencapai jutaan ton pada 2025-2026.
Kegiatan ini melibatkan personel, petani, dan pemerintah daerah untuk memperkuat stok pangan domestik, menstabilkan harga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kapolri bisa menerjemahkan kehendak politik Presiden sebagai prajurit yang loyal.
Kapolri selalu menjadi indra pemerintah dan mampu menerjemahkan kehendak politik dan kebijakan Presiden sebagai bentuk loyalitas institusi Polri terhadap pemerintah.
Misalnya ketika Presiden menginginkan adanya penguatan kapabilitas dan mereformasi institusi Polri agar menjadi institusi negara yang bisa bertransformasi, Kapolri menyiapkan segala bentuk sarana itu secara internal dengan membentuk Tim Tranformasi Polri untuk membantu kinerja Tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden.
"Loyalitas ini seperti tanpa batas karena Polri selalu menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan kehendak politik dan kebijakan Presiden," ujar Sandri.
Kapolri dan Polri menolak kepolisian di bawah kementerian karena mereka adalah alat negara, alat pemerintah, prajurit yang setia kepada Presiden sehingga mereka tidak menginginkan adanya pelemahan terhadap institusi negara dan pelemahan terhadap presiden.
Sandri menilai mantan Panglima TNI itu menyampaikan propaganda dengan memotong dan menafsirkan frasa "sampai titik darah penghabisan" yang disampaikan Kapolri di Komisi III DPR RI.
Baca juga: Sikap Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Sejalan dengan Prinsip Konstitusi
"Saya rasa beliau (Pak Gatot) tidak memahami substansi persoalan atau memang ada karakter pembangkangan dari diri beliau sehingga yang selalu dibicarakan sama Pak Gatot ini propaganda pembangkangan terus," ujar Sandri di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Aktivis berdarah Melanesia Maluku ini menegaskan pernyataan Kapolri sampai titik darah penghabisan bukanlah bentuk pembangkangan.
Aktivis nasional sekaligus Founder Kontra Narasi Sandri Rumanama. Foto: Ist
Direktur Haidar Alwi Institut itu justru menegaskan upaya membenturkan institusi negara itulah pembangkangan yang sesungguhnya kepada presiden dan bentuk tidak adanya norma loyalitas terhadap negara.
Dia memaparkan 2 poin yang membuktikan loyalitas Kapolri kepada Presiden:
1. Selalu menjadi figur terdepan dalam menggerakkan Polri untuk membantu kerja presiden demi menyukseskan program pemerintah. Hal ini dapat diuraikan dalam dua poin.
- Polri secara masif membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah, dengan 1.160 unit telah beroperasi per Januari 2026 melampaui target awal. Tersebar di seluruh Polres, SPPG ini fokus pada keamanan pangan (zero accident), nutrisi, dan pelibatan ekonomi lokal.
- Polri menggelar panen raya jagung serentak di berbagai wilayah Indonesia pada awal 2026 sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan nasional dan Asta Cita Presiden dengan kontribusi mencapai jutaan ton pada 2025-2026.
Kegiatan ini melibatkan personel, petani, dan pemerintah daerah untuk memperkuat stok pangan domestik, menstabilkan harga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kapolri bisa menerjemahkan kehendak politik Presiden sebagai prajurit yang loyal.
Kapolri selalu menjadi indra pemerintah dan mampu menerjemahkan kehendak politik dan kebijakan Presiden sebagai bentuk loyalitas institusi Polri terhadap pemerintah.
Misalnya ketika Presiden menginginkan adanya penguatan kapabilitas dan mereformasi institusi Polri agar menjadi institusi negara yang bisa bertransformasi, Kapolri menyiapkan segala bentuk sarana itu secara internal dengan membentuk Tim Tranformasi Polri untuk membantu kinerja Tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden.
"Loyalitas ini seperti tanpa batas karena Polri selalu menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan kehendak politik dan kebijakan Presiden," ujar Sandri.
Kapolri dan Polri menolak kepolisian di bawah kementerian karena mereka adalah alat negara, alat pemerintah, prajurit yang setia kepada Presiden sehingga mereka tidak menginginkan adanya pelemahan terhadap institusi negara dan pelemahan terhadap presiden.
(jon)
Lihat Juga :
