Wacana Pilkada lewat DPRD, Biaya Politik dan Transaksi Abu-Abu Bisa Meningkat
Senin, 26 Januari 2026 - 06:30 WIB
loading...
A
A
A
"Pembenahan itu berkaitan dengan tata kelolanya, mulai dari mekanisme pencalonan yang lebih terbuka, transparan, dan murah. Karena ternyata selama ini banyak biaya-biaya ilegal, biaya-biaya di ruang abu-abu yang tidak tersentuh akuntabilitas penegakan hukum," ungkapnya.
"Dari sisi manajemen, misalnya penggunaan teknologi, tata kelola yang lebih sederhana, efektivitas kerja penyelenggara itu bisa dibenahi, memfungsikan sistem rekapitulasi elektronik juga dapat mengurangi biaya," ucapnya.
Dia menuturkan solusi mengganti Pilkada lewat DPRD ini justru lebih condong menguntungkan segelintir elite politik. Sebab, membuka ruang bagi partai penguasa untuk menentukan kepala daerah yang mereka sukai.
"Judulnya memang pemilihan oleh DPRD. Faktanya bukan pemilihan oleh anggota DPRD tetapi pemilihan yang sudah diskenariokan dan sudah ditentukan oleh elite-elite pusat," katanya.
"Dari sisi manajemen, misalnya penggunaan teknologi, tata kelola yang lebih sederhana, efektivitas kerja penyelenggara itu bisa dibenahi, memfungsikan sistem rekapitulasi elektronik juga dapat mengurangi biaya," ucapnya.
Dia menuturkan solusi mengganti Pilkada lewat DPRD ini justru lebih condong menguntungkan segelintir elite politik. Sebab, membuka ruang bagi partai penguasa untuk menentukan kepala daerah yang mereka sukai.
"Judulnya memang pemilihan oleh DPRD. Faktanya bukan pemilihan oleh anggota DPRD tetapi pemilihan yang sudah diskenariokan dan sudah ditentukan oleh elite-elite pusat," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
