Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI: Keselamatan Jiwa Jemaah Haji Lebih Penting Ketimbang Mengurangi Antrean
Jum'at, 23 Januari 2026 - 11:38 WIB
loading...
A
A
A
Hifdzun nafs ini, dalam konteks haji, merupakan sebuah maqhasyidus syariah atau tujuan tercapaian sebuah syariah untuk kemaslahatan ummat. Dalam dunia hukum, maqhasyidus syariah tersebut serupa dengan prinsip dalam hukum latin: "solus populi supra lex esto", bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di mana bila keselamatan jiwa rakyat terancam, maka undang-undang pun boleh dilanggar.
Prinsip hifdzun nafs ini berulangkali ditegaskan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) sebagai satu-satunya pertimbangan dalam pembagian kuota haji tambahan 50:50. "Jadi tidak sedikit pun ada pertimbangan rente atau feedback. Satu-satunya pertimbangan adalah hifdzunnafs, mengingat alasan teknis yang tidak mudah dengan waktu yang singkat," kata Yaqut dalam Channel Podcast Ruang Publik.
Apalagi, setelah membaca aturan, kebijakan tersebut ternyata juga dibenarkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, di mana pembagian kuota haji tambahan ternyata memang atribusi atau kewenangan menteri.
Yaqut merujuk Pasal 9 yang mengatur kewenangan menteri dalam penetapan kuota haji tambahan melalui diskresi. Pasal itulah yang menjadi dasar hukum dalam pengambilan kebijakan.
"Maka saya ambil keputusan ini karena saya meyakini tidak melanggar hukum dan undang-undang. Pertimbangan utama adalah menjaga keselamatan jemaah," tegasnya.
Prinsip hifdzun nafs ini berulangkali ditegaskan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) sebagai satu-satunya pertimbangan dalam pembagian kuota haji tambahan 50:50. "Jadi tidak sedikit pun ada pertimbangan rente atau feedback. Satu-satunya pertimbangan adalah hifdzunnafs, mengingat alasan teknis yang tidak mudah dengan waktu yang singkat," kata Yaqut dalam Channel Podcast Ruang Publik.
Apalagi, setelah membaca aturan, kebijakan tersebut ternyata juga dibenarkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, di mana pembagian kuota haji tambahan ternyata memang atribusi atau kewenangan menteri.
Yaqut merujuk Pasal 9 yang mengatur kewenangan menteri dalam penetapan kuota haji tambahan melalui diskresi. Pasal itulah yang menjadi dasar hukum dalam pengambilan kebijakan.
"Maka saya ambil keputusan ini karena saya meyakini tidak melanggar hukum dan undang-undang. Pertimbangan utama adalah menjaga keselamatan jemaah," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
