Dewan Perdamaian Gaza: Jalan Damai atau Labirin Geopolitik?

Ketiga, soal agenda. Trump bukan tokoh yang bebas dari sejarah panjang politik Israel–Palestina. Kebijakan “Deal of the Century”, pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hingga normalisasi Abraham Accords adalah jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja hanya dengan menempelkan stiker “peace” di Davos.

Jika agenda Dewan Perdamaian hanya memoles strategi lama dengan baju baru, maka Gaza berpotensi direduksi menjadi laboratorium rekonstruksi, tanpa perubahan struktural terhadap akar konflik. Ini yang menjadi pertanyaan besar yang jawabannya tidak jelas.

Dengan demikian, apakah Dewan Perdamaian ini buruk? Tidak mudah menjawabnya. Inilah kompleksitas dunia modern, di mana kebijakan yang cacat legitimasi pun dapat mendatangkan manfaat pragmatis. Gaza, memang, membutuhkan rekonstruksi, dan itu membutuhkan uang, teknologi, dan jalur politik yang jelas.

Jika Dewan Perdamaian bisa membuka keran pendanaan yang selama ini tertahan oleh sanksi, veto, dan kalkulasi geopolitik, maka rakyat Gaza dapat melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Lebih jauh, tesis moral yang perlu diperbincangkan serius adalah perdamaian yang baik bukan hanya dihitung dari jumlah dolar dan semen yang masuk Gaza. Tetapi dari kemampuan dunia mengembalikan posisi rakyat Palestina sebagai subjek sejarah, bukan objek diplomasi.

Perdamaian tanpa keadilan adalah gencatan sejata retorik dan gencatan retorik tersebut bisa lebih berbahaya daripada perang yang terbuka. Indonesia dan negara Muslim yang bergabung memanggul tanggung jawab strategis, yaitu memastikan forum ini tidak berubah menjadi panggung hegemonik satu aktor, tetapi dapat menyalin rupa menjadi ruang koreksi moral kolektif.

Politik internasional memang tidak menyediakan hasil yang sempurna. Namun, ia menyediakan ruang pilihan. Dan dalam kasus Gaza, menurut pandangan penulis, pilihan yang bermartabat adalah yang menempatkan rakyat Palestina sebagai pusat desain, bukan ornamen.

Dengan ujaran lain, rakyat Palestina yang berhak menentukan masa depannya sendiri. Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia merupakan perwujudan dari doktrin “bebas aktif” di dunia modern. Pungkasannya, dari Davos hingga Gaza, perjalanan perdamaian masih panjang dan penuh onak duri.

Pertanyaan sederhana namun menentukan yang bisa diajukan adalah apakah Dewan Perdamaian bentukan Trump benar-benar untuk perdamaian Gaza?