Dewan Perdamaian Gaza: Jalan Damai atau Labirin Geopolitik?
Jum'at, 23 Januari 2026 - 08:09 WIB
loading...
Ridwan Al-Makassary, Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII. Foto/Dok.Pribadi
A
A
A
Ridwan Al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.
PADA 22 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membentuk “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) untuk Gaza di panggung Davos, Swiss. Sahutan publik dunia terbelah, di mana sebagian bertepuk tangan penuh harapan dan sebagian lainnya justru mengernyitkan dahi sebagai tanda keraguan dan kebingungan.
Kali ini, seperti biasanya, Trump tidak saja membawa kebijakan, tetapi juga di baliknya tampaknya mengusung narasi hegemonik yang menantang bangunan diplomasi multilateral dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di tengah kelelahan dunia menyaksikan tragedi Gaza yang tak kunjung berkesudahan, inisiatif ini terdengar seperti peluit penanda babak baru.
Namun, pertanyaan moral dan strategis yang terbit adalah apakah ini jalan damai atau sekadar labirin geopolitik? Tulisan ini mencoba mendiskusikan keberadaan Dewan Perdamaian ini dari sebuah perspektif yang lebih luas.
Trump menyebut pembentukan Dewan Perdamaian sebagai satu kendaraan untuk menyudahi perang yang berlarut-larut, membangun kembali Gaza yang porak-poranda, dan menciptakan arsitektur regional yang lebih “aman”. Secara retoris, kata “perdamaian” adalah mantra universal yang membuat banyak negara, termasuk negara Muslim, merasa wajib hadir agar “tidak dituduh mengabaikan rakyat Palestina”.
Di sini ada keuntungan potensial, yaitu diplomasi baru menggerakkan kembali modal politik global yang sempat macet, negara-negara Muslim menemukan ruang koordinasi yang lebih nyata, donor internasional punya kanal baru, dan juga rekonstruksi Gaza tidak terjebak dalam birokrasi yang bertele-tele.
Lensa teori realisme memberi penjelasan bahwa sistem internasional adalah arena anarkis di mana negara bertindak atas nama dan demi kepentingan nasional, bukan moralitas. Dalam logika realistis, Dewan Perdamaian bukanlah “altruisme geopolitik”, tetapi dapat dilihat sebagai instrumen untuk memaksimalkan pengaruh Amerika di Timur Tengah, menjaga dominasi terhadap sekutu kunci seperti Israel, sekaligus menahan pengaruh aktor lain seperti Cina dan Iran.
Sebagai satu akibat, “Perdamaian” di sini menjadi instrumen kekuasaan, bukan tujuan etis. Itu sebabnya Dewan ini diluncurkan bukan dari markas PBB, tetapi dari Davos, yang merupakan simbol ekonomi-politik global yang identik dengan kekuatan, bukan legitimasi internasional.
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.
PADA 22 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membentuk “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) untuk Gaza di panggung Davos, Swiss. Sahutan publik dunia terbelah, di mana sebagian bertepuk tangan penuh harapan dan sebagian lainnya justru mengernyitkan dahi sebagai tanda keraguan dan kebingungan.
Kali ini, seperti biasanya, Trump tidak saja membawa kebijakan, tetapi juga di baliknya tampaknya mengusung narasi hegemonik yang menantang bangunan diplomasi multilateral dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di tengah kelelahan dunia menyaksikan tragedi Gaza yang tak kunjung berkesudahan, inisiatif ini terdengar seperti peluit penanda babak baru.
Namun, pertanyaan moral dan strategis yang terbit adalah apakah ini jalan damai atau sekadar labirin geopolitik? Tulisan ini mencoba mendiskusikan keberadaan Dewan Perdamaian ini dari sebuah perspektif yang lebih luas.
Trump menyebut pembentukan Dewan Perdamaian sebagai satu kendaraan untuk menyudahi perang yang berlarut-larut, membangun kembali Gaza yang porak-poranda, dan menciptakan arsitektur regional yang lebih “aman”. Secara retoris, kata “perdamaian” adalah mantra universal yang membuat banyak negara, termasuk negara Muslim, merasa wajib hadir agar “tidak dituduh mengabaikan rakyat Palestina”.
Di sini ada keuntungan potensial, yaitu diplomasi baru menggerakkan kembali modal politik global yang sempat macet, negara-negara Muslim menemukan ruang koordinasi yang lebih nyata, donor internasional punya kanal baru, dan juga rekonstruksi Gaza tidak terjebak dalam birokrasi yang bertele-tele.
Lensa teori realisme memberi penjelasan bahwa sistem internasional adalah arena anarkis di mana negara bertindak atas nama dan demi kepentingan nasional, bukan moralitas. Dalam logika realistis, Dewan Perdamaian bukanlah “altruisme geopolitik”, tetapi dapat dilihat sebagai instrumen untuk memaksimalkan pengaruh Amerika di Timur Tengah, menjaga dominasi terhadap sekutu kunci seperti Israel, sekaligus menahan pengaruh aktor lain seperti Cina dan Iran.
Sebagai satu akibat, “Perdamaian” di sini menjadi instrumen kekuasaan, bukan tujuan etis. Itu sebabnya Dewan ini diluncurkan bukan dari markas PBB, tetapi dari Davos, yang merupakan simbol ekonomi-politik global yang identik dengan kekuatan, bukan legitimasi internasional.
Lihat Juga :
