Dewan Perdamaian Gaza: Jalan Damai atau Labirin Geopolitik?

Ridwan Al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.

PADA 22 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membentuk “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) untuk Gaza di panggung Davos, Swiss. Sahutan publik dunia terbelah, di mana sebagian bertepuk tangan penuh harapan dan sebagian lainnya justru mengernyitkan dahi sebagai tanda keraguan dan kebingungan.

Kali ini, seperti biasanya, Trump tidak saja membawa kebijakan, tetapi juga di baliknya tampaknya mengusung narasi hegemonik yang menantang bangunan diplomasi multilateral dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di tengah kelelahan dunia menyaksikan tragedi Gaza yang tak kunjung berkesudahan, inisiatif ini terdengar seperti peluit penanda babak baru.

Namun, pertanyaan moral dan strategis yang terbit adalah apakah ini jalan damai atau sekadar labirin geopolitik? Tulisan ini mencoba mendiskusikan keberadaan Dewan Perdamaian ini dari sebuah perspektif yang lebih luas.

Trump menyebut pembentukan Dewan Perdamaian sebagai satu kendaraan untuk menyudahi perang yang berlarut-larut, membangun kembali Gaza yang porak-poranda, dan menciptakan arsitektur regional yang lebih “aman”. Secara retoris, kata “perdamaian” adalah mantra universal yang membuat banyak negara, termasuk negara Muslim, merasa wajib hadir agar “tidak dituduh mengabaikan rakyat Palestina”.

Di sini ada keuntungan potensial, yaitu diplomasi baru menggerakkan kembali modal politik global yang sempat macet, negara-negara Muslim menemukan ruang koordinasi yang lebih nyata, donor internasional punya kanal baru, dan juga rekonstruksi Gaza tidak terjebak dalam birokrasi yang bertele-tele.

Lensa teori realisme memberi penjelasan bahwa sistem internasional adalah arena anarkis di mana negara bertindak atas nama dan demi kepentingan nasional, bukan moralitas. Dalam logika realistis, Dewan Perdamaian bukanlah “altruisme geopolitik”, tetapi dapat dilihat sebagai instrumen untuk memaksimalkan pengaruh Amerika di Timur Tengah, menjaga dominasi terhadap sekutu kunci seperti Israel, sekaligus menahan pengaruh aktor lain seperti Cina dan Iran.

Sebagai satu akibat, “Perdamaian” di sini menjadi instrumen kekuasaan, bukan tujuan etis. Itu sebabnya Dewan ini diluncurkan bukan dari markas PBB, tetapi dari Davos, yang merupakan simbol ekonomi-politik global yang identik dengan kekuatan, bukan legitimasi internasional.

Selama ini kebijakan luar negeri Indonesia dipandu dengan doktrin bebas dan aktif, yang membuat Indonesia aktif berkontribusi pada perdamaian. Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto yang hadir di acara tersebut menyatakan bahwa partisipasi Indonesia merupakan kesempatan bersejarah untuk membantu rakyat Palestina di Gaza.

Lebih jauh, bagi Indonesia, keterlibatan dalam forum ini dapat dibaca sebagai bagian dari tradisi panjang diplomasi pro-Palestina sekaligus simbol bahwa Jakarta tidak ingin berada di pinggir panggung sejarah. “Peace diplomacy” selalu menarik karena memberi dua keuntungan sekaligus, yaitu legitimasi moral dan akses geopolitik.

Namun, di sinilah satir geopolitik itu terbit. Dewan Perdamaian ala Trump bekerja dengan logika yang hampir mirip dengan private governance: Trump sebagai ketua simbolik, negara-negara yang bergabung sebagai koalisi yang dipilih dengan seleksi tertentu, termasuk anggota permanen mesti membayar USD1 miliar atau setara Rp16,9 triliun, dan juga perencanaan rekonstruksi dinegosiasikan lewat skema yang belum jelas kerangka hukumnya.

Ini menyiratkan seolah-olah perdamaian adalah entitas yang bisa di-franchise dengan adanya brand, investor, operator, dan tentu saja ada target pasar. Dalam praktinya, menuju Pembangunan perdamaian yang sinambung tidak semudah itu.

Di luar tepuk tangan seremonial itu, ada pula risiko dan kerugian yang perlu dibaca dengan kepala dingin. Pertama, soal legitimasi. Inisiatif ini berada di luar arsitektur global PBB. Tanpa definisi hukum yang jelas, Dewan Perdamaian dapat berpotensi menjadi institusi paralel yang justru melemahkan mandat lembaga internasional lain, terutama Dewan Keamanan dan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan Gaza.

Dalam politik internasional, institusi paralel biasanya berumur panjang. Sementara dalam propaganda dan berumur pendek dalam implementasi.

Kedua, soal representasi. Benar bahwa Trump mengajak beberapa negara Muslim turut serta berpartispasi, namun suara yang absen justru lebih menentukan, yaitu rakyat Gaza sendiri.

Tanpa representasi Palestina yang jelas, Dewan Perdamaian berisiko hanya menjadi forum “management of conflict” (mengelola konflik secara sementara) bukan “resolution of conflict” (tidak menyelesaikan akar masalah). Juga, apakah Dewan Perdamaian akan bergerak pada aspek “Konflik Transformasi” (mengubah hubungan yang hancur menjadi hubungan saling menerima dan menghargai).

Ketiga, soal agenda. Trump bukan tokoh yang bebas dari sejarah panjang politik Israel–Palestina. Kebijakan “Deal of the Century”, pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hingga normalisasi Abraham Accords adalah jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja hanya dengan menempelkan stiker “peace” di Davos.

Jika agenda Dewan Perdamaian hanya memoles strategi lama dengan baju baru, maka Gaza berpotensi direduksi menjadi laboratorium rekonstruksi, tanpa perubahan struktural terhadap akar konflik. Ini yang menjadi pertanyaan besar yang jawabannya tidak jelas.

Dengan demikian, apakah Dewan Perdamaian ini buruk? Tidak mudah menjawabnya. Inilah kompleksitas dunia modern, di mana kebijakan yang cacat legitimasi pun dapat mendatangkan manfaat pragmatis. Gaza, memang, membutuhkan rekonstruksi, dan itu membutuhkan uang, teknologi, dan jalur politik yang jelas.

Jika Dewan Perdamaian bisa membuka keran pendanaan yang selama ini tertahan oleh sanksi, veto, dan kalkulasi geopolitik, maka rakyat Gaza dapat melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Lebih jauh, tesis moral yang perlu diperbincangkan serius adalah perdamaian yang baik bukan hanya dihitung dari jumlah dolar dan semen yang masuk Gaza. Tetapi dari kemampuan dunia mengembalikan posisi rakyat Palestina sebagai subjek sejarah, bukan objek diplomasi.

Perdamaian tanpa keadilan adalah gencatan sejata retorik dan gencatan retorik tersebut bisa lebih berbahaya daripada perang yang terbuka. Indonesia dan negara Muslim yang bergabung memanggul tanggung jawab strategis, yaitu memastikan forum ini tidak berubah menjadi panggung hegemonik satu aktor, tetapi dapat menyalin rupa menjadi ruang koreksi moral kolektif.

Politik internasional memang tidak menyediakan hasil yang sempurna. Namun, ia menyediakan ruang pilihan. Dan dalam kasus Gaza, menurut pandangan penulis, pilihan yang bermartabat adalah yang menempatkan rakyat Palestina sebagai pusat desain, bukan ornamen.

Dengan ujaran lain, rakyat Palestina yang berhak menentukan masa depannya sendiri. Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia merupakan perwujudan dari doktrin “bebas aktif” di dunia modern. Pungkasannya, dari Davos hingga Gaza, perjalanan perdamaian masih panjang dan penuh onak duri.

Pertanyaan sederhana namun menentukan yang bisa diajukan adalah apakah Dewan Perdamaian bentukan Trump benar-benar untuk perdamaian Gaza?