Muktamar NU dan Jalan yang Lurus
Rabu, 21 Januari 2026 - 21:48 WIB
loading...
Eko Ernada, Aktivis Nahdlatul Ulama, Dosen Universitas Jember. Foto/Istimewa
A
A
A
Eko Ernada
Aktivis Nahdlatul Ulama, Dosen Universitas Jember
Dinamika yang sempat mengemuka di tubuh Nahdlatul Ulama, khususnya di level Pengurus Besar, akhirnya menemukan jalan keluar melalui islah dan kesepakatan untuk mempercepat penyelenggaraan muktamar. Konflik internal—dengan segala perbedaan pandangan, ketegangan organisasi, dan perhatian publik—disudahi melalui kesadaran bersama bahwa persatuan jam’iyyah jauh lebih penting daripada mempertajam perbedaan.
Islah tersebut patut diapresiasi sebagai tanda kedewasaan organisasi. Namun justru setelah konflik disudahi, pekerjaan rumah yang lebih besar menanti. Persoalan NU kini bukan lagi bagaimana mengakhiri konflik, melainkan bagaimana muktamar ke depan diselenggarakan. Sebab muktamar bukan sekadar mekanisme administratif untuk menutup ketegangan, melainkan forum tertinggi yang akan menentukan arah moral, organisatoris, dan historis NU.
Dalam silaturahmi di kediaman Kyai Afifuddin, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, muncul satu penekanan penting dalam perbincangan kami: kebaikan tujuan tidak pernah membenarkan keburukan cara. Kyai Afifuddin mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal siapa yang terpilih, melainkan bagaimana proses pemilihannya dijalankan. Pesan ini menjadi relevan ketika NU bersiap melangkah dari islah menuju muktamar.
Pesan ini kian bermakna karena disampaikan di Sukorejo, tempat bersejarah dalam perjalanan NU. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo pernah menjadi tuan rumah Muktamar NU 1984, ketika NU menegaskan kembali Khittah 1926 dan menunjukkan bahwa keputusan besar dapat lahir dari musyawarah yang tenang, beradab, dan bermartabat. Sukorejo, dengan demikian, bukan sekadar lokasi, melainkan simbol jalan etis dalam momentum krusial.
Sejak awal berdirinya pada 1926, muktamar NU tidak pernah dimaksudkan sekadar sebagai forum teknis pemilihan pengurus. Dalam sejarahnya, muktamar menjadi ruang konsolidasi nilai, tempat musyawarah panjang dilakukan untuk menimbang persoalan keumatan, keagamaan, dan kebangsaan. Banyak keputusan penting NU lahir dari perdebatan yang tajam, tetapi dijalani dengan kesabaran dan penghormatan terhadap otoritas keilmuan serta kearifan para kiai.
Aktivis Nahdlatul Ulama, Dosen Universitas Jember
Dinamika yang sempat mengemuka di tubuh Nahdlatul Ulama, khususnya di level Pengurus Besar, akhirnya menemukan jalan keluar melalui islah dan kesepakatan untuk mempercepat penyelenggaraan muktamar. Konflik internal—dengan segala perbedaan pandangan, ketegangan organisasi, dan perhatian publik—disudahi melalui kesadaran bersama bahwa persatuan jam’iyyah jauh lebih penting daripada mempertajam perbedaan.
Islah tersebut patut diapresiasi sebagai tanda kedewasaan organisasi. Namun justru setelah konflik disudahi, pekerjaan rumah yang lebih besar menanti. Persoalan NU kini bukan lagi bagaimana mengakhiri konflik, melainkan bagaimana muktamar ke depan diselenggarakan. Sebab muktamar bukan sekadar mekanisme administratif untuk menutup ketegangan, melainkan forum tertinggi yang akan menentukan arah moral, organisatoris, dan historis NU.
Dalam silaturahmi di kediaman Kyai Afifuddin, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, muncul satu penekanan penting dalam perbincangan kami: kebaikan tujuan tidak pernah membenarkan keburukan cara. Kyai Afifuddin mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal siapa yang terpilih, melainkan bagaimana proses pemilihannya dijalankan. Pesan ini menjadi relevan ketika NU bersiap melangkah dari islah menuju muktamar.
Pesan ini kian bermakna karena disampaikan di Sukorejo, tempat bersejarah dalam perjalanan NU. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo pernah menjadi tuan rumah Muktamar NU 1984, ketika NU menegaskan kembali Khittah 1926 dan menunjukkan bahwa keputusan besar dapat lahir dari musyawarah yang tenang, beradab, dan bermartabat. Sukorejo, dengan demikian, bukan sekadar lokasi, melainkan simbol jalan etis dalam momentum krusial.
Sejak awal berdirinya pada 1926, muktamar NU tidak pernah dimaksudkan sekadar sebagai forum teknis pemilihan pengurus. Dalam sejarahnya, muktamar menjadi ruang konsolidasi nilai, tempat musyawarah panjang dilakukan untuk menimbang persoalan keumatan, keagamaan, dan kebangsaan. Banyak keputusan penting NU lahir dari perdebatan yang tajam, tetapi dijalani dengan kesabaran dan penghormatan terhadap otoritas keilmuan serta kearifan para kiai.
Lihat Juga :
