Ketidakpastian Yang Pasti

Candra Fajri Ananda
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

MEMASUKI awal tahun 2026, perekonomian global dihadapkan pada dinamika yang kian tak pasti dan sarat dengan berbagai risiko. Perekonomian global menunjukkan kondisi yang relatif rentan, ditandai oleh perlambatan pertumbuhan dan meningkatnya frekuensi guncangan kebijakan serta geopolitik.

Dana Moneter Internasional (IMF) melalui World Economic Outlook Update yang dirilis pada 19 Januari 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia menurun secara bertahap dari 3,3% pada 2024 menjadi 3,2% pada 2025 dan kembali melemah menjadi 3,1% pada 2026. Proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa proses pemulihan global masih berlangsung, namun kehilangan momentum yang signifikan.

Sejalan dengan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan World Economic Situation and Prospects 2026 memperkirakan pertumbuhan output global hanya mencapai 2,7% pada 2026, masih berada di bawah rata-rata pra-pandemi sebesar 3,2%, yang mencerminkan pemulihan ekonomi global yang berlangsung tidak merata antarwilayah. Dalam situasi ini, pasar keuangan dan pelaku usaha menjadi semakin sensitif terhadap sinyal kebijakan yang berpotensi memengaruhi ekspektasi biaya perdagangan, inflasi, serta stabilitas hubungan internasional.

Ketidakpastian global tersebut pun semakin diperkuat oleh statemen politik yang bernada konfrontatif, khususnya yang disampaikan oleh Donald Trump terkait kebijakan tarif dan tekanan terhadap mitra dagang. Ancaman pengenaan tarif terhadap negara-negara sekutu yang tidak sejalan dengan kepentingan politiknya, termasuk dalam isu geopolitik Greenland, dengan cepat direspons pasar sebagai tambahan risiko bagi tatanan perdagangan internasional dan hubungan trans-Atlantik.

Tingginya persepsi risiko ini tercermin pada Global Economic Policy Uncertainty Index yang dirilis oleh Federal Reserve Economic Data (FRED), yang tercatat mencapai 389,43 pada Oktober 2025, setelah sebelumnya berada pada level yang lebih tinggi yaitu 412,36 pada Juli 2025. Lonjakan ketidakpastian kebijakan tersebut mendorong perusahaan untuk menunda investasi, memperpendek horizon kontrak bisnis, serta melakukan penyesuaian dan pengamanan rantai pasok, yang pada akhirnya menekan produktivitas dan meningkatkan volatilitas harga komoditas maupun nilai tukar.

Dampak peningkatan ketidakpastian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin secara nyata dalam kinerja ekonomi riil. Di Amerika Serikat, aktivitas manufaktur dilaporkan mengalami kontraksi pada kuartal IV 2025, sementara sektor tersebut mencatat kehilangan sekitar 68.000 lapangan kerja sepanjang 2025, seiring dengan tekanan tarif dan kebijakan imigrasi yang memperketat pasar tenaga kerja.

Di kawasan Eropa, PBB juga mengaitkan pelemahan prospek ekonomi dengan meningkatnya hambatan perdagangan, di mana pertumbuhan ekonomi Uni Eropa diproyeksikan turun dari 1,5% pada 2025 menjadi 1,3% pada 2026, di tengah tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi dan ketidakpastian global yang berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kejutan negatif dari statemen politik bekerja melalui mekanisme transmisi yang jelas, mulai dari peningkatan ketidakpastian kebijakan dan premi risiko hingga penundaan investasi dan perlambatan perdagangan global.

Di sisi lain, dinamika global tersebut mengungkap paradoks bahwa negara dengan sumber daya energi besar tidak selalu aman secara ekonomi maupun pangan apabila kapasitas produksi domestik lemah dan ketergantungan impor tinggi. Venezuela menjadi contoh konkret, di mana meskipun memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia sebesar sekitar 303 miliar barel, kontribusinya terhadap produksi global tetap terbatas akibat rendahnya output minyak yang hanya sekitar 960 ribu hingga 1,1 juta barel per hari pada 2025/2026, dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi, infrastruktur, dan persoalan struktural sektor energi.

Pada saat yang sama, ketidakamanan pangan global terus meningkat. WFP Global Outlook 2026 mencatat bahwa jumlah penduduk dunia yang menghadapi ketidakamanan pangan akut meningkat sekitar 20% sejak 2020, mencerminkan kerentanan struktural sistem pangan global, terutama di negara-negara yang bergantung pada impor pangan dan energi.

Ketergantungan tersebut memperbesar risiko terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasok, sehingga ketidakamanan energi dan pangan berdampak langsung pada sektor industri serta kesejahteraan rumah tangga melalui kenaikan biaya produksi, penurunan daya beli, dan melemahnya ketahanan ekonomi jangka panjang.

Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Dunia

Sebagai perekonomian terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia menghadapi tantangan struktural yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Walaupun kinerja ekonomi nasional relatif stabil, ketahanan tersebut belum sepenuhnya bebas dari tekanan eksternal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa secara tahunan pertumbuhan PDB berada pada kisaran 5,0% - 5,12% sepanjang 2025, sejalan dengan proyeksi lembaga internasional untuk periode 2025-2026. Capaian ini menunjukkan konsistensi pertumbuhan, namun sekaligus mengindikasikan kerentanan terhadap fluktuasi permintaan global dan hambatan perdagangan internasional.

Tekanan tersebut diperparah oleh tantangan fiskal dan stabilitas pasar keuangan, termasuk defisit anggaran serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mendorong Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing guna meredam volatilitas. Kondisi ini menegaskan bahwa stabilitas eksternal tidak dapat bertumpu semata pada hubungan internasional tanpa fondasi ekonomi domestik yang kuat.

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, hubungan ekonomi dan diplomasi internasional tetap memainkan peran strategis bagi Indonesia, khususnya dalam memperluas akses pasar dan mendorong arus investasi. Tahun 2025 menjadi momentum penting melalui penguatan kerja sama perdagangan dan investasi, antara lain dengan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas bersama Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang berpotensi membuka akses ke sekitar 180 juta konsumen serta memperluas peluang ekspor komoditas nasional.

Upaya diversifikasi mitra dagang melalui perjanjian semacam ini berkontribusi mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Meski demikian, capaian investasi menunjukkan tantangan tersendiri, di mana realisasi Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia pada 2025 tercatat sekitar Rp900,9 triliun atau setara US$53,4 miliar dengan pertumbuhan yang relatif terbatas, yakni 0,1% secara tahunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan internasional yang positif perlu disertai penguatan dan reformasi struktural di dalam negeri agar mampu mendorong arus modal asing yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, penguatan ekonomi domestik menjadi faktor penentu utama dalam meningkatkan ketahanan nasional terhadap guncangan global maupun tekanan internal. Struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan sektor industri mencerminkan kapasitas adaptasi ekonomi nasional, meskipun masih memerlukan penguatan agar lebih inklusif dan berdaya saing.

Peningkatan kapasitas industri nasional, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, dan teknologi merupakan prasyarat penting bagi ketahanan ekonomi jangka panjang. Pada konteks ini, hubungan internasional yang kuat seharusnya diposisikan sebagai instrumen untuk memperkokoh struktur ekonomi domestik melalui sinergi perdagangan, investasi, dan inovasi teknologi, sehingga tidak hanya memperkuat daya saing global Indonesia, tetapi juga memperkokoh fondasi sosial bangsa melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan ketimpangan sosial.

Menguatkan Fondasi Ekonomi

Menjaga ketahanan ekonomi domestik di tengah lanskap geopolitik global yang semakin kompleks menjadi tantangan utama bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan arah kebijakan perdagangan, konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi global, serta pergeseran aliansi strategis menciptakan lingkungan eksternal yang penuh ketidakpastian.

Dalam kondisi tersebut, stabilitas ekonomi nasional tidak dapat sepenuhnya bergantung pada faktor eksternal seperti hubungan internasional atau akses pasar global, melainkan harus ditopang oleh fondasi domestik yang kuat, adaptif, dan berdaya tahan terhadap guncangan. Oleh karena itu, peran negara dalam menjaga keseimbangan makroekonomi menjadi semakin krusial sebagai penyangga utama stabilitas ekonomi dan sosial.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal menjadi instrumen strategis dalam menghadapi dinamika global tersebut. Pengelolaan fiskal tidak hanya terbatas pada optimalisasi penerimaan negara semata, melainkan juga sangat ditentukan oleh kualitas belanja negara.

Belanja publik yang dirancang secara hati-hati, terukur, dan berbasis prioritas akan menentukan efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi produktif, serta meminimalkan risiko pemborosan anggaran. Dalam konteks ketidakpastian global, belanja negara yang tidak fokus justru berpotensi memperlemah ketahanan fiskal dan meningkatkan kerentanan ekonomi nasional.

Lebih jauh, fokus belanja negara pada sektor-sektor strategis seperti perlindungan sosial, penguatan industri domestik, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam merespons perubahan global yang bersifat drastis dan struktural. Kebijakan fiskal yang disiplin namun fleksibel memungkinkan pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan pembangunan jangka panjang.

Pengelolaan fiskal yang prudent dan berorientasi pada penguatan ekonomi domestik bukan hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi utama bagi ketahanan nasional dalam menghadapi tatanan ekonomi dan geopolitik dunia yang terus berubah secara fundamental. Semoga.