Kasus Kota Haji, Mahfud MD Minta Eks Menag Yaqut Diperlakukan secara Adil

“Peraturan menterinya sudah ada dua, yang ini penetapan orangnya ini. Ditetapkan dengan kebijakan menteri itu yang dianggap salah. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan ya, bisa dipertimbangkan oleh hakim,’ katanya.

Mahfud juga menyampaikan bahwa dirinya mengetahui pertimbangan pembagian kuota yang mepet, sementara keputusan dari Arab Saudi belum ada. Sehingga pertimbangan setelah didiskusikan dengan Presiden Jokowi waktu itu diputuskan dibagi 2 dengan swasta.

“Saya dengar juga, karena pada waktu sudah mendesak, gimana nih baginya sementara keputusannya dari Arab Saudi belum ada, waktunya mepet. Karena waktu itu saya kan Pak Jokowi Oktober, November wacana itu muncul di DPR dan sebagainya sudah muncul, tapi belum ada konkretnya itu. Baru sesudah itu kan lah ini sudah ada barangnya ini semuanya sudah settle lah sudah sudah bagus nih mau diapain, kan gitu. Sehingga pada waktu itu, yang ketika dikonsultasikan ke presiden, bagus juga, presiden niatnya bagus juga. Ya sudahlah, ini sudah mendesak gini biar swasta juga ikut membantu bagi 2 saja,” jelasnya.

Mahfud MD menyebut bahwa keputusan itu atas sepengetuan Presiden Jokowi. “Tapi maksudnya bukan bukan untuk diperdagangkan, karena sudah mendesak agar swasta juga ikut membantu mencari. Wong yang tahun sebelumnya saja ada 8.000 kok tambah kota khusus dari Arab Saudi yang meninggal aja sampai 800 orang karena desak-desakan begitu, secara mendadak ditumpahkan ke reguler itu. Nah, saya tidak bermaksud membenarkan Yaqut gitu ya, tetapi fakta-fakta ini supaya didalami oleh hakim,” ujar Mahfud.

“Kasus ini harus diselesaikan secara objektif dan mantan Menag Yaqut harus diperlakukan dengan adil. Mungkin ya teman-teman KPK benar juga, tapi pembelaan-pembelaan Yaqut itu karena dokumen-dokumennya dia lengkap,” katanya.