Iran 2026: Ketika Negara Kehilangan Masa Depan Rakyatnya

Ridwan al-Makassary
Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.

IRAN 2026, hari-hari ini, sedang menyaksikan ancaman krisis terbesar sejak 2022, yang telah menewaskan kurang lebih dari 500 jiwa, di tengah ancaman Trump mengintervensi guna mendukung barisan pelaku aksi (demonstran). Dalam hal ini, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi sebuah negara yang menyaksikan keyakinan rakyatnya kepada pemerintahnya tergerus hebat: keyakinan negara melindungi rakyatnya, ekonomi bisa diselamatkan, dan juga masa depan masih ada harapan di balik layar sensor dan khutbah Jumat.

Singkatnya, Iran 2026 sedang dihantam protes massal, mogok ekonomi, pembangkangan sipil, hingga benturan bersenjata di beberapa provinsi. Krisis ini bukan lagi babak baru konfrontasi negara dan rakyat. Namun, ia dapat dilihat sebagai penagihan atas janji-janji masa depan dari rakyat, terutama generasi muda Iran dan perempuan, yang selama puluhan tahun disegel rapi oleh rezim yang berkuasa.

Generasi muda Iran adalah generasi digital yang terhubung dengan dunia melalui internet, Netflix, VPN, dan diaspora. Mereka umumnya adalah generasi Z yang menganggap martabat individu lebih penting daripada doktrin negara.

Ketika generasi seperti ini berhadapan dengan lembing kekuasaan negara yang ingin mendisiplinkan moral, pakaian, agama, dan bahkan mimpi mereka, maka konflik menyalin rupa menjadi eksistensial, bukan lagi sekadar isu ekonomi. Dengan ujaran lain, ketika generasi muda Iran yang tumbuh-kembang sebagai warga digital dengan horizon global, yang menginginkan mobilitas sosial, kebebasan berekspresi, dan kesempatan ekonomi.

Namun justru diuji batu ujian kesangsian pada kejatuhan ekonomi dan sensor moralistik. Karenanya, yang terbit bukan sekadar keluhan dan keputusasaan, melainkan amarah kolektif yang terstruktur dan menggelegar melalui demonstrasi masif.

Krisis Iran 2026, sejatinya, akar tunjang masalahnya adalah ekonomi yang remuk dan legitimasi politik yang keropos, termasuk karena boikot dan serangan Amerika Serikat dan Israel. Inflasi sedang bergerak seperti monster yang tak mengenal tidur, nilai Rial atas Dollar Amerika Serikat terjun bebas hingga rakyat dirundung kesulitan ekonomi. Ini adalah kondisi, jika merujuk Ted Gurr tentang konsep relative deprivation, yang meretas jurang antara harapan dan kenyataan.

Tidak diragukan, protes 2026 awalnya berakar pada ekonomi, yang ditandai dengan antrean panjang di pasar, harga bahan pokok yang tak masuk akal, dan juga pengangguran kaum terdidik. Namun, sejarah gerakan sosial mengajarkan bahwa kekecewaan ekonomi mudah bertransformasi menjadi perlawanan politik.

Dalam perspektif James C. Scott tentang moral economy, ketika negara gagal memenuhi kebutuhan dasar dan rasa keadilan, rakyat memperoleh legitimasi moral untuk menolak. Maka, tidak mengherankan ketika slogan tentang harga roti dan gas berubah menjadi tuntutan yang deras untuk mengakhiri sistem teokratis, sensor, dan represi moral yang mengungkung mereka.