Pilkada melalui DPRD Merampas Kedaulatan Rakyat
Jum'at, 09 Januari 2026 - 13:26 WIB
loading...
Ilustrasi/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Penolakan terhadap wacana kepala daerah dipilih DPRD terus bermunculan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat menilai, pilkada melalui DPRD merampas kedaulatan rakyat.
"Usaha mengubah mekanisme pilkada dari dipilih langsung rakyat menjadi dipilih oleh DPRD adalah permufakatan elite yang jelas-jelas ingin merebut hak istimewa rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Mereka ingin mengubahnya dari daulat rakyat menjadi daulat elite kembali," ujar Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat Yusuf Lakaseng dalam pernyataannya, dikutip Jumat (9/1/2026).
Yusuf menyanggah argumen yang menyebutkan bahwa pilkada langsung memicu biaya tinggi dan perpecahan di masyarakat. Menurutnya, alasan tersebut bersifat manipulatif untuk menutupi ambisi mempertahankan kekuasaan dengan cara yang lebih mudah.
Baca Juga: Prasetyo Tepis Anggapan Gerindra Pengaruhi Demokrat soal Pilkada Dikembalikan ke DPRD
Ia justru menuding elite politiklah yang menjadi pemicu utama mahalnya biaya politik, termasuk praktik politik uang dan politik "gentong babi" (pork barrel politics) yang dilakukan. "Faktor lainnya adalah buruknya partai politik yang menetapkan mahar politik terlalu mahal bagi kandidat," jelasnya.
"Usaha mengubah mekanisme pilkada dari dipilih langsung rakyat menjadi dipilih oleh DPRD adalah permufakatan elite yang jelas-jelas ingin merebut hak istimewa rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Mereka ingin mengubahnya dari daulat rakyat menjadi daulat elite kembali," ujar Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat Yusuf Lakaseng dalam pernyataannya, dikutip Jumat (9/1/2026).
Yusuf menyanggah argumen yang menyebutkan bahwa pilkada langsung memicu biaya tinggi dan perpecahan di masyarakat. Menurutnya, alasan tersebut bersifat manipulatif untuk menutupi ambisi mempertahankan kekuasaan dengan cara yang lebih mudah.
Baca Juga: Prasetyo Tepis Anggapan Gerindra Pengaruhi Demokrat soal Pilkada Dikembalikan ke DPRD
Ia justru menuding elite politiklah yang menjadi pemicu utama mahalnya biaya politik, termasuk praktik politik uang dan politik "gentong babi" (pork barrel politics) yang dilakukan. "Faktor lainnya adalah buruknya partai politik yang menetapkan mahar politik terlalu mahal bagi kandidat," jelasnya.
Lihat Juga :
