Gus Irfan Jamin Tata Kelola Haji 2026 Transparan dan Akuntabel
Kamis, 08 Januari 2026 - 13:21 WIB
loading...
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menekankan tata kelola penyelenggara haji 2026 bakal dijalankan secara transparan dan akuntabel. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menekankan tata kelola penyelenggara haji 2026 bakal dijalankan secara transparan dan akuntabel. Hal itu ditekankan Gus Irfan sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Pengawasan penyelenggaraan haji tahun ini bakal melibatkan banyak pihak. Dengan terlibatnya banyak pihak untuk pengawasan, dia berharap tata kelola penyelenggaraan haji bisa jauh dari praktik penyimpangan.
Baca juga: Menhaj: Kampung Haji Belum Bisa Dipakai di Musim Haji 2026
"Karena itu di Kementerian Haji ini kami ditemani dengan berbagai pihak dari luar, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian. Dari KPK ada yang masuk dan Kejaksaan juga ada. Semuanya dalam rangka memastikan bahwa proses haji berlangsung dengan transparan dan akuntabel," ujar Gus Irfan di Asrama Haji Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci tata kelola penyelenggaraan haji. Hal ini akan berdampak pada kebaikan jemaah haji. "Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan haji berjalan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan beribadah," katanya.
Implementasi transparansi dan akuntabilitas dimulai dari berbagai proses pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji 2026. Sehingga, publik dapat mengikuti perkembangannya secara terbuka atau bahkan ikut dalam lelang tender.
Menurut Gus Irfan, tidak ada praktik titip-menitip untuk kepentingan pihak tertentu. Preseden masa lampau penyelenggaraan haji menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola.
"Mungkin beberapa waktu lalu ada banyak masalah yang terkait dengan integritas dan transparansi tapi hari ini insyaallah kita upayakan semaksimal mungkin transparansi dan integritas menjadi salah satu kunci kita. Termasuk dalam hal penyediaan layanan, termasuk dalam hal penentuan syarikat, semuanya kita lakukan dengan transparan, kita lakukan dengan open bidding," ungkapnya.
Pengawasan penyelenggaraan haji tahun ini bakal melibatkan banyak pihak. Dengan terlibatnya banyak pihak untuk pengawasan, dia berharap tata kelola penyelenggaraan haji bisa jauh dari praktik penyimpangan.
Baca juga: Menhaj: Kampung Haji Belum Bisa Dipakai di Musim Haji 2026
"Karena itu di Kementerian Haji ini kami ditemani dengan berbagai pihak dari luar, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian. Dari KPK ada yang masuk dan Kejaksaan juga ada. Semuanya dalam rangka memastikan bahwa proses haji berlangsung dengan transparan dan akuntabel," ujar Gus Irfan di Asrama Haji Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci tata kelola penyelenggaraan haji. Hal ini akan berdampak pada kebaikan jemaah haji. "Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan haji berjalan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan beribadah," katanya.
Implementasi transparansi dan akuntabilitas dimulai dari berbagai proses pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji 2026. Sehingga, publik dapat mengikuti perkembangannya secara terbuka atau bahkan ikut dalam lelang tender.
Menurut Gus Irfan, tidak ada praktik titip-menitip untuk kepentingan pihak tertentu. Preseden masa lampau penyelenggaraan haji menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola.
"Mungkin beberapa waktu lalu ada banyak masalah yang terkait dengan integritas dan transparansi tapi hari ini insyaallah kita upayakan semaksimal mungkin transparansi dan integritas menjadi salah satu kunci kita. Termasuk dalam hal penyediaan layanan, termasuk dalam hal penentuan syarikat, semuanya kita lakukan dengan transparan, kita lakukan dengan open bidding," ungkapnya.
(jon)
Lihat Juga :
