DPR: Pilkada Harus Jadi Ajang Peningkatan Disiplin Protokol Covid-19

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin meminta penyelenggara pemilu untuk meyakinkan masyarakat konsep pilkada dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) wajib menindak tegas para calon kepala daerah (Cakada) yang tidak mengindahkan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada.

“Pendaftaran calon kepala daerah di berbagai wilayah kemarin menjadi bukti bahwa penerapan aturan protokol kesehatan yang dibuat oleh KPU tidak diindahkan bagi para pasangan calon dan masyarakat. Pilkada serentak yang akan diadakan di 270 daerah sangatlah rawan dalam hal potensi penyebaran Covid-19 jika protokol kesehatan tidak di terapkan dengan sungguh-sungguh,” kata Azis dalam keterangannya, Selasa (15/9/2020) malam. (Baca juga: Bawaslu Berusaha Memfasilitasi Hak-hak Masyarakat di Pilkada 2020)

Untuk itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu meminta agar seluruh cakada dapat menjalankan aturan KPU, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan protokol Covid-19 yang wajib diimplimentasikan dengan sungguh-sungguh di setiap daerah yang melangsungkan Pilkada Serentak 2020. “Jangan sampai pesta demokrasi ini memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19 dari pilkada serentak,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini meminta agar KPU dapat memetakan daerah yang masuk kategori zona hitam, merah, oranye, kuning dan hijau secara baik dalam pilkada serentak. Sehingga, bisa dilakukan antisipasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di setiap daerah. “Harus ada pengawasan yang ketat dari aparat keamanan baik TNI dan Polri di Lokasi sosialisasi maupun pemungutan Suara nantinya,” pinta Azis. (Baca juga: Cakada Langgar Protokol Kesehatan, Bisa Ditindak Pemidanaan)

Azis berpandangan, pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi perlu dimanfaatkan sebagai ajang peningkatan disiplin yang tinggi bagi masyarakat maupun para peserta Pilkada. Keberhasilan penerapan protokol kesehatan dalam pilkada serentak akan menjadi contoh yang baik nantinya. “Sebaliknya, kegagalan dalam penerapan aturan dan disiplin akan menjadi permasalahan sosial dan kesehatan,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Azis menambahkan bahwa sudah banyak contoh negara-negara yang berhasil melaksanakan pemilihan umum di masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seperti Singapura, meskipun skala Pemilu di Singapura bersifat makro, namun dapat menjadi contoh di Indonesia untuk di selengarakan secara mikro. “Kita harus buktikan bahwa kita bisa melaksanakan hal itu juga kepada singapore dan negara belahan dunia lainnya,” tandas Azis.