Masalah Hak Asasi Manusia di UU KUHAP No 20 Tahun 2025
Senin, 05 Januari 2026 - 10:13 WIB
loading...
A
A
A
Berdasarkan kenyataan tersebut, jelas bahwa UU KUHP 2023 dan UU KUHAP 2025 sangat memerlukan bukan hanya kualitas penanganan perkara akan tetapi kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani perkara. Hal ini beralasan karena di dalam UU KUHP 2023 telah ditentukan bahwa di dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
Akan tetapi dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan (Pasal 53). Norma ketentuan Pasal 53 sungguh indah dan mulia akan tetapi tidak mudah bagi hakim mewujudkannya disebabkan sistem hukum acara pidana berdasarkan UU KUHP 2023 maupun UU KUHAP 2025 tetap menganut mutlak asas legalitas.
Sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU KUHP 2023 dan Pasal 2 UU KUHAP 2025. Sekalipun di dalam Pasal 2 UU KUHP 2023 telah dihidupkan kembali norma hukum adat sebagai norma hukum tertulis (UU Pidana) –‘tidak lagi merupakan norma hukum yang tidak tertulis.
Masalah Hak asasi juga terdapat pada eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; sering terjadi dalam praktik, pelaksanaan ekseskusi berlarut-larut dan tertunda-tunda sehingga status terdakwa menjadi tidak jelas apakah terpidana atau bukan. Tampak sederhana akan tetapi tidaklah sesedrhana bagitu saja karena terkait status hukum dan status sosial terdakwa di dalam masyarakat.
Secara umum pemberlakuan UU KUHP 2023 dan UU KUHAP 2025 merupakan arah politik Hukum pidana Baru guna mencapai Indonesia Emas dalam Hukum pada tahun 2045 mendatang
Akan tetapi dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan (Pasal 53). Norma ketentuan Pasal 53 sungguh indah dan mulia akan tetapi tidak mudah bagi hakim mewujudkannya disebabkan sistem hukum acara pidana berdasarkan UU KUHP 2023 maupun UU KUHAP 2025 tetap menganut mutlak asas legalitas.
Sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU KUHP 2023 dan Pasal 2 UU KUHAP 2025. Sekalipun di dalam Pasal 2 UU KUHP 2023 telah dihidupkan kembali norma hukum adat sebagai norma hukum tertulis (UU Pidana) –‘tidak lagi merupakan norma hukum yang tidak tertulis.
Masalah Hak asasi juga terdapat pada eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; sering terjadi dalam praktik, pelaksanaan ekseskusi berlarut-larut dan tertunda-tunda sehingga status terdakwa menjadi tidak jelas apakah terpidana atau bukan. Tampak sederhana akan tetapi tidaklah sesedrhana bagitu saja karena terkait status hukum dan status sosial terdakwa di dalam masyarakat.
Secara umum pemberlakuan UU KUHP 2023 dan UU KUHAP 2025 merupakan arah politik Hukum pidana Baru guna mencapai Indonesia Emas dalam Hukum pada tahun 2045 mendatang
(shf)
Lihat Juga :
