Fokus Kembali Asta Cita 2026

Candra Fajri Ananda
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

DIPENGHUJUNG tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada rangkaian peristiwa yang menegaskan rapuhnya fondasi ketahanan ekonomi dan sosial di tengah tekanan global dan domestik. Krisis iklim yang memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra bukan hanya menghadirkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Bencana hidrometeorologi tersebut mengganggu aktivitas produksi, merusak infrastruktur dasar, serta menekan pendapatan rumah tangga. Sekaligus mengingatkan bahwa risiko iklim telah berkembang menjadi tantangan struktural bagi pembangunan ekonomi nasional.

Kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian ekonomi nasional mencapai Rp 68,67 triliun. Berasal dari kerusakan aset, hilangnya pendapatan masyarakat, terganggunya jaringan transportasi, serta penurunan produksi pertanian.

Besarnya nilai kerugian tersebut menegaskan bahwa bencana alam dapat berfungsi sebagai beban ekonomi implisit yang menurunkan daya beli, memperlebar ketimpangan. Juga meningkatkan tekanan belanja pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Ironisnya, tekanan domestik tersebut berlangsung di tengah kondisi perekonomian global yang belum menunjukkan pemulihan yang kokoh sepanjang 2025. Lembaga-lembaga internasional menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat ketidakpastian kebijakan, fragmentasi perdagangan, serta meningkatnya risiko geopolitik.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,0% pada 2025, namun menekankan sifatnya yang rapuh di tengah ketidakpastian yang persisten. Sementara itu, Bank Dunia mencatat perlambatan pertumbuhan global hingga sekitar 2,3%, dengan risiko penurunan yang bersumber dari eskalasi konflik, hambatan perdagangan, dan kejadian cuaca ekstrem.

Konflik Rusia–Ukraina masih menimbulkan guncangan pada stabilitas energi dan rantai pasok global, sementara ketegangan regional di Asia Tenggara memperlihatkan bagaimana konflik lintas negara dapat dengan cepat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kemanusiaan. Dalam situasi global yang rapuh ini, ruang kebijakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi semakin terbatas.

Kilas Balik Ekonomi Indonesia
Kebijakan domestik Indonesia sepanjang 2025 perlu dibaca sebagai respons terhadap kombinasi tekanan global dan kebutuhan menjaga ketahanan fiskal. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja menandai perubahan penting arah kebijakan fiskal nasional.

Efisiensi belanja pemerintah – khususnya belanja Kementerian/Lembaga – berdampak langsung pada dinamika ekonomi daerah, mengingat belanja publik merupakan salah satu penggerak utama permintaan agregat di banyak wilayah. Dampak kebijakan ini tercermin dari realisasi belanja K/L hingga Agustus 2025 yang baru mencapai Rp686 triliun atau sekitar 59,1% dari total pagu Rp1.160,1 triliun, terutama akibat penjadwalan ulang kontrak dan perubahan prioritas kegiatan.

Pada tingkat daerah, rendahnya realisasi belanja modal – yang di sejumlah wilayah hanya mencapai sekitar 24,54% pada Triwulan III 2025 – mengindikasikan tertundanya belanja produktif yang seharusnya memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi local. Termasuk sektor konstruksi, UMKM pemasok, jasa transportasi dan logistik, serta penyerapan tenaga kerja berbasis proyek.

Di tengah perlambatan belanja pemerintah tersebut, tahun 2025 juga ditandai oleh peluncuran berbagai agenda penguatan ekonomi rakyat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program MBG dilaksanakan dalam skala yang sangat besar, dengan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melayani puluhan juta penerima manfaat serta dukungan anggaran yang signifikan.

Skala implementasi yang luas ini menjadikan tata kelola program sebagai faktor kunci keberhasilan. Ini karena kualitas layanan pangan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh standar keamanan pangan, kapasitas dapur, sistem distribusi, dan mekanisme pengawasan lintas sektor.

Berbagai evaluasi publik menunjukkan bahwa implementasi MBG masih memerlukan pembenahan berkelanjutan, khususnya pada aspek kualitas makanan, pengawasan keamanan pangan, dan manajemen operasional. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM telah memperketat pengawasan dengan mendorong penerapan standar sertifikasi higiene dan sanitasi, termasuk prinsip HACCP, serta memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional.

Tantangan operasional juga muncul pada periode libur sekolah, ketika pola distribusi disesuaikan menjadi makanan kering atau tahan simpan. Kondisi ini menuntut penguatan tata kelola rantai pasok dan standar mutu yang konsisten agar tujuan pemenuhan gizi tetap terjaga dan tidak bergeser menjadi sekadar distribusi paket bantuan.

Selain itu, agenda penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi fokus kebijakan pada 2025, dengan target percepatan pembentukan koperasi dalam jumlah besar sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Meskipun target kuantitatif tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan ekonomi berbasis komunitas, berbagai kajian akademik dan kebijakan menekankan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan dan tata kelola.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia, sistem manajemen, serta mitigasi risiko hukum menjadi prasyarat penting agar koperasi tidak berhenti pada pembentukan administrative. Tetapi mampu berfungsi sebagai entitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, program Sekolah Rakyat relatif menunjukkan kinerja implementasi yang lebih stabil dan minim polemik dibandingkan program berskala besar lainnya, meskipun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan. Pada tahun ajaran 2025/2026, ratusan titik Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan dukungan ribuan guru dan tenaga kependidikan, serta mampu menampung puluhan ribu peserta didik dari kelompok rentan.

Capaian ini mengindikasikan kemajuan pada aspek penyelenggaraan layanan dasar, penempatan sumber daya manusia, dan kapasitas tampung, sehingga Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Ke depan, perluasan program ini ke lebih banyak wilayah provinsi perlu disertai dengan peningkatan kualitas sarana-prasarana dan standar layanan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Pembangunan Berbasis Institusi
Salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan adalah penguatan kualitas institusi. Terutama dalam menjaga supremasi hukum, merumuskan kebijakan publik, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten dan akuntabel.

Institusi yang kuat berperan sebagai fondasi bagi terciptanya kepastian aturan dan iklim usaha yang sehat, sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang secara efisien. Sebaliknya, lemahnya institusi sering kali membuka ruang bagi praktik rente ekonomi. Di mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Praktik rente tersebut menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, memperlambat investasi produktif, dan mengurangi daya saing perekonomian nasional.

Korupsi dapat dipahami sebagai manifestasi paling nyata dari lemahnya kualitas institusi. Korupsi tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan.

Dampak korupsi bersifat sistemik, karena menggerus kepercayaan publik terhadap negara, mendistorsi alokasi sumber daya, dan menurunkan efektivitas belanja pemerintah. Lebih jauh, korupsi memperkuat lingkaran setan kelembagaan, di mana lemahnya institusi memicu korupsi, dan korupsi pada gilirannya semakin melemahkan institusi.

Terlebih, memasuki tahun 2026, Indonesia akan memasuki fase baru dalam sistem hukum nasional seiring diberlakukannya KUHP dan KUHAP yang baru. Yang secara normatif diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperjelas kewenangan aparat penegak hukum, serta memperkuat perlindungan hak-hak warga negara.

Dari perspektif kelembagaan, pembaruan kerangka hukum ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas institusi dan mendukung pembangunan ekonomi. Syaratnya diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan.

Tanpa kesiapan institusional yang memadai – meliputi kejelasan norma, kapasitas aparatur, dan sistem pengawasan yang efektif – penerapan KUHP dan KUHAP baru justru berisiko memunculkan penyalahgunaan kewenangan dan praktik rente hukum.

Oleh karena itu, dampak reformasi hukum ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh komitmen negara dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Ini agar perubahan regulasi tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan menjadi pendorong nyata bagi kemajuan institusional dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam memperkuat kualitas institusi secara menyeluruh, mulai dari perumusan aturan hingga penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas. Tanpa institusi yang kuat, berbagai kebijakan pembangunan berisiko terdistorsi oleh praktik rente dan korupsi yang berbiaya tinggi, sehingga menghambat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP pada 2026 seharusnya menjadi momentum strategis untuk memperbaiki tata kelola hukum dan memperkuat kepercayaan publik, bukan sekadar perubahan normatif. Oleh sebab itu, komitmen terhadap reformasi institusional yang substantif menjadi prasyarat utama agar agenda ketahanan dan pertumbuhan dapat berjalan seiring serta menghasilkan pembangunan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Semoga.