Fokus Kembali Asta Cita 2026
Senin, 05 Januari 2026 - 06:05 WIB
loading...
Candra Fajri Ananda, Wakil Ketua Badan Supervisi OJK. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
DIPENGHUJUNG tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada rangkaian peristiwa yang menegaskan rapuhnya fondasi ketahanan ekonomi dan sosial di tengah tekanan global dan domestik. Krisis iklim yang memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra bukan hanya menghadirkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Bencana hidrometeorologi tersebut mengganggu aktivitas produksi, merusak infrastruktur dasar, serta menekan pendapatan rumah tangga. Sekaligus mengingatkan bahwa risiko iklim telah berkembang menjadi tantangan struktural bagi pembangunan ekonomi nasional.
Kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian ekonomi nasional mencapai Rp 68,67 triliun. Berasal dari kerusakan aset, hilangnya pendapatan masyarakat, terganggunya jaringan transportasi, serta penurunan produksi pertanian.
Besarnya nilai kerugian tersebut menegaskan bahwa bencana alam dapat berfungsi sebagai beban ekonomi implisit yang menurunkan daya beli, memperlebar ketimpangan. Juga meningkatkan tekanan belanja pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Ironisnya, tekanan domestik tersebut berlangsung di tengah kondisi perekonomian global yang belum menunjukkan pemulihan yang kokoh sepanjang 2025. Lembaga-lembaga internasional menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat ketidakpastian kebijakan, fragmentasi perdagangan, serta meningkatnya risiko geopolitik.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,0% pada 2025, namun menekankan sifatnya yang rapuh di tengah ketidakpastian yang persisten. Sementara itu, Bank Dunia mencatat perlambatan pertumbuhan global hingga sekitar 2,3%, dengan risiko penurunan yang bersumber dari eskalasi konflik, hambatan perdagangan, dan kejadian cuaca ekstrem.
Konflik Rusia–Ukraina masih menimbulkan guncangan pada stabilitas energi dan rantai pasok global, sementara ketegangan regional di Asia Tenggara memperlihatkan bagaimana konflik lintas negara dapat dengan cepat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kemanusiaan. Dalam situasi global yang rapuh ini, ruang kebijakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi semakin terbatas.
Kilas Balik Ekonomi Indonesia
Kebijakan domestik Indonesia sepanjang 2025 perlu dibaca sebagai respons terhadap kombinasi tekanan global dan kebutuhan menjaga ketahanan fiskal. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja menandai perubahan penting arah kebijakan fiskal nasional.
Efisiensi belanja pemerintah – khususnya belanja Kementerian/Lembaga – berdampak langsung pada dinamika ekonomi daerah, mengingat belanja publik merupakan salah satu penggerak utama permintaan agregat di banyak wilayah. Dampak kebijakan ini tercermin dari realisasi belanja K/L hingga Agustus 2025 yang baru mencapai Rp686 triliun atau sekitar 59,1% dari total pagu Rp1.160,1 triliun, terutama akibat penjadwalan ulang kontrak dan perubahan prioritas kegiatan.
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
DIPENGHUJUNG tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada rangkaian peristiwa yang menegaskan rapuhnya fondasi ketahanan ekonomi dan sosial di tengah tekanan global dan domestik. Krisis iklim yang memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra bukan hanya menghadirkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Bencana hidrometeorologi tersebut mengganggu aktivitas produksi, merusak infrastruktur dasar, serta menekan pendapatan rumah tangga. Sekaligus mengingatkan bahwa risiko iklim telah berkembang menjadi tantangan struktural bagi pembangunan ekonomi nasional.
Kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian ekonomi nasional mencapai Rp 68,67 triliun. Berasal dari kerusakan aset, hilangnya pendapatan masyarakat, terganggunya jaringan transportasi, serta penurunan produksi pertanian.
Besarnya nilai kerugian tersebut menegaskan bahwa bencana alam dapat berfungsi sebagai beban ekonomi implisit yang menurunkan daya beli, memperlebar ketimpangan. Juga meningkatkan tekanan belanja pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Ironisnya, tekanan domestik tersebut berlangsung di tengah kondisi perekonomian global yang belum menunjukkan pemulihan yang kokoh sepanjang 2025. Lembaga-lembaga internasional menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat ketidakpastian kebijakan, fragmentasi perdagangan, serta meningkatnya risiko geopolitik.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,0% pada 2025, namun menekankan sifatnya yang rapuh di tengah ketidakpastian yang persisten. Sementara itu, Bank Dunia mencatat perlambatan pertumbuhan global hingga sekitar 2,3%, dengan risiko penurunan yang bersumber dari eskalasi konflik, hambatan perdagangan, dan kejadian cuaca ekstrem.
Konflik Rusia–Ukraina masih menimbulkan guncangan pada stabilitas energi dan rantai pasok global, sementara ketegangan regional di Asia Tenggara memperlihatkan bagaimana konflik lintas negara dapat dengan cepat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kemanusiaan. Dalam situasi global yang rapuh ini, ruang kebijakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi semakin terbatas.
Kilas Balik Ekonomi Indonesia
Kebijakan domestik Indonesia sepanjang 2025 perlu dibaca sebagai respons terhadap kombinasi tekanan global dan kebutuhan menjaga ketahanan fiskal. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja menandai perubahan penting arah kebijakan fiskal nasional.
Efisiensi belanja pemerintah – khususnya belanja Kementerian/Lembaga – berdampak langsung pada dinamika ekonomi daerah, mengingat belanja publik merupakan salah satu penggerak utama permintaan agregat di banyak wilayah. Dampak kebijakan ini tercermin dari realisasi belanja K/L hingga Agustus 2025 yang baru mencapai Rp686 triliun atau sekitar 59,1% dari total pagu Rp1.160,1 triliun, terutama akibat penjadwalan ulang kontrak dan perubahan prioritas kegiatan.
Lihat Juga :
