Polemik Etik Hakim Tom Lembong, Pakar Hukum: Negara Harus Jaga Independensi Peradilan
Jum'at, 02 Januari 2026 - 17:47 WIB
loading...
Rekomendasi sanksi etik 3 hakim perkara Tom Lembong kembali memantik perdebatan batas pengawasan etik dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pakar hukum Henry Indraguna menegaskan negara harus menjaga independensi peradilan. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Rekomendasi sanksi etik terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong kembali memantik perdebatan soal batas pengawasan etik dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pakar hukum Prof Henry Indraguna menegaskan negara harus menjaga independensi peradilan.
Kajian Mahkamah Agung (MA) atas rekomendasi sanksi etik yang diajukan Komisi Yudisial (KY)terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong kembali menempatkan isu klasik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di mana batas pengawasan etik berakhir dan di mana kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dijaga secara mutlak.
Baca juga: Tom Lembong: Majelis Hakim Mengesampingkan Wewenang Saya sebagai Mendag
Perdebatan ini tidak sekadar menyangkut disiplin internal hakim melainkan menyentuh fondasi negara hukum. Sebab, dalam sistem konstitusional Indonesia, putusan hakim merupakan manifestasi langsung dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, kekuasaan yang secara prinsipil harus bebas dari intervensi baik langsung maupun tidak langsung.
Henry menilai polemik ini perlu dibaca secara struktural, bukan semata-mata sebagai relasi kelembagaan antara MA dan KY. “Yang sedang diuji bukan hanya mekanisme etik, tetapi konsistensi negara dalam melindungi kemerdekaan hakim. Putusan hakim tidak boleh menjadi objek tekanan, terlebih apabila tekanan itu dibungkus dalam prosedur yang tampak sah secara administratif,” ujar Guru Besar Unissula ini, Jumat (2/1/2026).
Dia menjelaskan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dijamin secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Kajian Mahkamah Agung (MA) atas rekomendasi sanksi etik yang diajukan Komisi Yudisial (KY)terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong kembali menempatkan isu klasik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di mana batas pengawasan etik berakhir dan di mana kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dijaga secara mutlak.
Baca juga: Tom Lembong: Majelis Hakim Mengesampingkan Wewenang Saya sebagai Mendag
Perdebatan ini tidak sekadar menyangkut disiplin internal hakim melainkan menyentuh fondasi negara hukum. Sebab, dalam sistem konstitusional Indonesia, putusan hakim merupakan manifestasi langsung dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, kekuasaan yang secara prinsipil harus bebas dari intervensi baik langsung maupun tidak langsung.
Henry menilai polemik ini perlu dibaca secara struktural, bukan semata-mata sebagai relasi kelembagaan antara MA dan KY. “Yang sedang diuji bukan hanya mekanisme etik, tetapi konsistensi negara dalam melindungi kemerdekaan hakim. Putusan hakim tidak boleh menjadi objek tekanan, terlebih apabila tekanan itu dibungkus dalam prosedur yang tampak sah secara administratif,” ujar Guru Besar Unissula ini, Jumat (2/1/2026).
Dia menjelaskan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dijamin secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Lihat Juga :
