Membaca Makna Sebenarnya Latihan Militer China di Sekitar Taiwan
Senin, 29 Desember 2025 - 17:17 WIB
loading...
Harryanto Aryodiguno, Ph.D, Associate Professor of International Relations, President University. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Associate Professor of International Relations, President University
PENGUMUMAN latihan militer besar-besaran oleh PLA Eastern Theater Command dengan sandi Zhengyi Shiming–2025 kembali memicu pertanyaan klasik, apakah perang di Selat Taiwan semakin dekat? Namun, jika pertanyaan itu dijadikan satu-satunya kacamata analisis, kita justru berisiko gagal memahami pesan strategis yang sebenarnya sedang disampaikan Beijing. Latihan ini bukan terutama tentang kapan perang dimulai, melainkan tentang siapa yang berhak menentukan tempo eskalasi di kawasan paling sensitif di Asia Timur.
Pertama-tama, penting ditegaskan bahwa latihan ini bukan respons spontan atau emosional. Ia merupakan bagian dari pola perilaku militer yang terinstitusionalisasi, melibatkan berbagai matra—darat, laut, udara, hingga pasukan roket—dengan skenario yang dirancang secara sistematis.
Fokus latihan bukan pada pendaratan amfibi atau perebutan kota, melainkan pada patroli kesiapan tempur laut–udara, penguasaan spektrum operasional, pengendalian pelabuhan dan titik strategis, serta pencegahan dari luar kawasan. Dengan kata lain,
Beijing sedang menunjukkan kapasitas penguncian dan pembatasan ruang gerak, bukan skenario invasi langsung. Pesan yang ingin disampaikan sederhana namun tegas, sebelum berbicara soal “merebut”, China ingin memastikan bahwa pihak lain tidak dapat bergerak bebas.
Transparansi justru menandakan bukan serangan mendadak
Menariknya, latihan ini dilakukan secara terbuka: area latihan diumumkan, peringatan navigasi dikeluarkan, dan narasi politik disampaikan secara terang. Dari sudut pandang studi strategis, ini justru menunjukkan bahwa latihan tersebut bukan persiapan serangan mendadak.
Jika tujuan utamanya adalah perang dalam waktu dekat, logika militer akan mendorong kerahasiaan, ambiguitas, dan pengaburan sinyal. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya: Beijing ingin semua pihak melihat, menghitung, dan menyesuaikan diri. Ini adalah deterrence terbuka, bukan mobilisasi perang.
Meski demikian, menafsirkan latihan ini semata-mata sebagai upaya pencegahan juga tidak boleh membuat kita terjebak pada rasa aman yang keliru. Perang antara daratan China dan Taiwan bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi, terutama karena satu fondasi historis yang dahulu menahan konflik kini telah hilang, kedua belah pihak tidak lagi memiliki musuh bersama.
Pada masa Perang Dunia II, baik daratan China maupun Taiwan berada dalam posisi menghadapi musuh yang sama—Jepang. Ancaman eksternal itu, meski tidak menghapus perbedaan politik, menciptakan rasa kebersamaan minimal dan kepentingan strategis yang saling bersinggungan. Hari ini, fondasi itu telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa justru jarak psikologis, historis, dan identitas yang semakin mengeras.
Erosi rasa memiliki dan kegagalan integrasi sosial
Di satu sisi, Beijing terus menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Namun di sisi lain, kebijakan pembatasan mobilitas, interaksi, dan akses otoritas Taiwan ke dunia luar justru memperkuat persepsi sebaliknya. Bagi banyak orang Taiwan, pengalaman ini menciptakan kesan bahwa mereka diklaim secara teritorial, tetapi tidak diterima secara sosial dan politik. Akibatnya, Taiwan semakin sulit merasa sebagai bagian dari China.
Sebaliknya, di Taiwan sendiri tumbuh narasi bahwa mereka berada pada posisi moral yang lebih tinggi—lebih demokratis, lebih terbuka, lebih “beradab” secara politik. Narasi ini, meski berakar pada pengalaman politik domestik Taiwan, pada saat yang sama memperkuat ego kolektif dan memperdalam jurang psikologis dengan daratan. Ketika klaim kedaulatan di satu pihak bertemu dengan klaim superioritas moral di pihak lain, ruang kompromi pun menyempit.
Situasi ini semakin kompleks dengan keterlibatan aktor eksternal yang tidak selalu berkepentingan pada keharmonisan di Selat Taiwan. Dukungan politik, simbolik, maupun militer dari pihak luar sering kali dipersepsikan berbeda oleh masing-masing pihak.
Bagi Taiwan, dukungan tersebut kerap terasa seperti angin segar, seolah-olah merupakan suatu penegasan bahwa mereka tidak sendirian. Namun bagi Beijing, dukungan yang sama sering dimaknai sebagai penghinaan terhadap harga diri dan kedaulatan nasional. Di sinilah dilema strategis muncul, apa yang dianggap sebagai penyeimbang oleh satu pihak, justru dibaca sebagai provokasi oleh pihak lain.
Karena itu, bahaya terbesar bukan hanya terletak pada kemungkinan pecahnya perang secara tiba-tiba, melainkan pada normalisasi tekanan militer dan politik di sekitar Taiwan. Ketika ketegangan tinggi menjadi rutinitas, risiko utama bergeser dari medan tempur ke ranah psikologis, ekonomi, dan pengambilan kebijakan.
Krisis tidak lagi hadir sebagai ledakan mendadak, melainkan sebagai tekanan jangka panjang yang terus-menerus mengikis ruang manuver strategis dan mempersempit pilihan rasional.
Membaca pesan Beijing dengan jernih
Pada akhirnya, latihan Zhengyi Shiming–2025 lebih tepat dibaca sebagai pernyataan bahwa Beijing tidak ingin konflik dipicu oleh salah tafsir, manuver sepihak, atau keputusan pihak lain. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa kendali eskalasi tetap berada di tangannya sendiri.
Namun, ketika jarak psikologis semakin melebar, ego kolektif terus mengeras, dan intervensi eksternal kian intens, risiko konflik tidak pernah benar-benar hilang, meski tidak selalu berada di ambang ledakan.
Dalam konteks ini, kepanikan berlebihan sama berbahayanya dengan rasa aman yang palsu. Tantangan terbesar bagi kawasan, termasuk Asia Tenggara, adalah mempertahankan kejernihan analisis dan ketenangan kebijakan di tengah tekanan yang semakin terlembagakan.
Associate Professor of International Relations, President University
PENGUMUMAN latihan militer besar-besaran oleh PLA Eastern Theater Command dengan sandi Zhengyi Shiming–2025 kembali memicu pertanyaan klasik, apakah perang di Selat Taiwan semakin dekat? Namun, jika pertanyaan itu dijadikan satu-satunya kacamata analisis, kita justru berisiko gagal memahami pesan strategis yang sebenarnya sedang disampaikan Beijing. Latihan ini bukan terutama tentang kapan perang dimulai, melainkan tentang siapa yang berhak menentukan tempo eskalasi di kawasan paling sensitif di Asia Timur.
Pertama-tama, penting ditegaskan bahwa latihan ini bukan respons spontan atau emosional. Ia merupakan bagian dari pola perilaku militer yang terinstitusionalisasi, melibatkan berbagai matra—darat, laut, udara, hingga pasukan roket—dengan skenario yang dirancang secara sistematis.
Fokus latihan bukan pada pendaratan amfibi atau perebutan kota, melainkan pada patroli kesiapan tempur laut–udara, penguasaan spektrum operasional, pengendalian pelabuhan dan titik strategis, serta pencegahan dari luar kawasan. Dengan kata lain,
Beijing sedang menunjukkan kapasitas penguncian dan pembatasan ruang gerak, bukan skenario invasi langsung. Pesan yang ingin disampaikan sederhana namun tegas, sebelum berbicara soal “merebut”, China ingin memastikan bahwa pihak lain tidak dapat bergerak bebas.
Transparansi justru menandakan bukan serangan mendadak
Menariknya, latihan ini dilakukan secara terbuka: area latihan diumumkan, peringatan navigasi dikeluarkan, dan narasi politik disampaikan secara terang. Dari sudut pandang studi strategis, ini justru menunjukkan bahwa latihan tersebut bukan persiapan serangan mendadak.
Jika tujuan utamanya adalah perang dalam waktu dekat, logika militer akan mendorong kerahasiaan, ambiguitas, dan pengaburan sinyal. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya: Beijing ingin semua pihak melihat, menghitung, dan menyesuaikan diri. Ini adalah deterrence terbuka, bukan mobilisasi perang.
Meski demikian, menafsirkan latihan ini semata-mata sebagai upaya pencegahan juga tidak boleh membuat kita terjebak pada rasa aman yang keliru. Perang antara daratan China dan Taiwan bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi, terutama karena satu fondasi historis yang dahulu menahan konflik kini telah hilang, kedua belah pihak tidak lagi memiliki musuh bersama.
Pada masa Perang Dunia II, baik daratan China maupun Taiwan berada dalam posisi menghadapi musuh yang sama—Jepang. Ancaman eksternal itu, meski tidak menghapus perbedaan politik, menciptakan rasa kebersamaan minimal dan kepentingan strategis yang saling bersinggungan. Hari ini, fondasi itu telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa justru jarak psikologis, historis, dan identitas yang semakin mengeras.
Erosi rasa memiliki dan kegagalan integrasi sosial
Di satu sisi, Beijing terus menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Namun di sisi lain, kebijakan pembatasan mobilitas, interaksi, dan akses otoritas Taiwan ke dunia luar justru memperkuat persepsi sebaliknya. Bagi banyak orang Taiwan, pengalaman ini menciptakan kesan bahwa mereka diklaim secara teritorial, tetapi tidak diterima secara sosial dan politik. Akibatnya, Taiwan semakin sulit merasa sebagai bagian dari China.
Sebaliknya, di Taiwan sendiri tumbuh narasi bahwa mereka berada pada posisi moral yang lebih tinggi—lebih demokratis, lebih terbuka, lebih “beradab” secara politik. Narasi ini, meski berakar pada pengalaman politik domestik Taiwan, pada saat yang sama memperkuat ego kolektif dan memperdalam jurang psikologis dengan daratan. Ketika klaim kedaulatan di satu pihak bertemu dengan klaim superioritas moral di pihak lain, ruang kompromi pun menyempit.
Situasi ini semakin kompleks dengan keterlibatan aktor eksternal yang tidak selalu berkepentingan pada keharmonisan di Selat Taiwan. Dukungan politik, simbolik, maupun militer dari pihak luar sering kali dipersepsikan berbeda oleh masing-masing pihak.
Bagi Taiwan, dukungan tersebut kerap terasa seperti angin segar, seolah-olah merupakan suatu penegasan bahwa mereka tidak sendirian. Namun bagi Beijing, dukungan yang sama sering dimaknai sebagai penghinaan terhadap harga diri dan kedaulatan nasional. Di sinilah dilema strategis muncul, apa yang dianggap sebagai penyeimbang oleh satu pihak, justru dibaca sebagai provokasi oleh pihak lain.
Karena itu, bahaya terbesar bukan hanya terletak pada kemungkinan pecahnya perang secara tiba-tiba, melainkan pada normalisasi tekanan militer dan politik di sekitar Taiwan. Ketika ketegangan tinggi menjadi rutinitas, risiko utama bergeser dari medan tempur ke ranah psikologis, ekonomi, dan pengambilan kebijakan.
Krisis tidak lagi hadir sebagai ledakan mendadak, melainkan sebagai tekanan jangka panjang yang terus-menerus mengikis ruang manuver strategis dan mempersempit pilihan rasional.
Membaca pesan Beijing dengan jernih
Pada akhirnya, latihan Zhengyi Shiming–2025 lebih tepat dibaca sebagai pernyataan bahwa Beijing tidak ingin konflik dipicu oleh salah tafsir, manuver sepihak, atau keputusan pihak lain. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa kendali eskalasi tetap berada di tangannya sendiri.
Namun, ketika jarak psikologis semakin melebar, ego kolektif terus mengeras, dan intervensi eksternal kian intens, risiko konflik tidak pernah benar-benar hilang, meski tidak selalu berada di ambang ledakan.
Dalam konteks ini, kepanikan berlebihan sama berbahayanya dengan rasa aman yang palsu. Tantangan terbesar bagi kawasan, termasuk Asia Tenggara, adalah mempertahankan kejernihan analisis dan ketenangan kebijakan di tengah tekanan yang semakin terlembagakan.
(poe)
Lihat Juga :