Rentetan Bencana Ekologis Jadi Alarm Hentikan Ketergantungan Industri Ekstraktif
Sabtu, 27 Desember 2025 - 22:32 WIB
loading...
A
A
A
Di sektor batu bara, kata Rahman, Transisi Bersih mendorong penggantian kebijakan domestic market obligation (DMO) dengan pungutan ekspor serta royalti yang lebih tinggi. Kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan ruang fiskal bagi pendanaan transisi energi yang adil, termasuk mitigasi dan penanggulangan bencana, khususnya di wilayah rentan akibat kerusakan lingkungan.
Sementara itu, peneliti Transisi Bersih, Aimatul Yumna, mengungkapkan adanya ketidakadilan struktural di sektor sawit. Ekspansi lahan crude palm oil (CPO) tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas maupun kontribusi fiskal untuk pembiayaan iklim.
Ia mencontohkan kerugian ekonomi akibat bencana di Sumatra yang seharusnya dapat ditekan apabila pemerintah berani melakukan reformasi fiskal pada sektor-sektor penyumbang emisi. Namun, pajak dan royalti dari batu bara dan sawit di wilayah tersebut tidak kembali secara proporsional untuk membiayai resiliensi iklim dan pemulihan pascabencana.
"Pemerintah selama ini mendorong hilirisasi nikel dan ekspansi sawit dengan dalih ekonomi, tetapi menutup mata saat dampak lingkungannya menghancurkan ruang hidup masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya mengambil rente dari komoditas ekstraktif, lalu cuci tangan ketika alam menuntut balas," kata Yumna.
Peneliti Transisi Bersih lainnya, Naya Tirambintang, menyoroti peran strategis badan pengelola investasi milik negara Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurutnya, Danantara harus dioptimalkan sebagai lead co-investor dalam investasi hijau dan transisi energi. "Danantara wajib memastikan portofolio investasi negara beralih dari energi fosil menuju energi bersih yang berkelanjutan," ujar Naya.
Sementara itu, peneliti Transisi Bersih, Aimatul Yumna, mengungkapkan adanya ketidakadilan struktural di sektor sawit. Ekspansi lahan crude palm oil (CPO) tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas maupun kontribusi fiskal untuk pembiayaan iklim.
Ia mencontohkan kerugian ekonomi akibat bencana di Sumatra yang seharusnya dapat ditekan apabila pemerintah berani melakukan reformasi fiskal pada sektor-sektor penyumbang emisi. Namun, pajak dan royalti dari batu bara dan sawit di wilayah tersebut tidak kembali secara proporsional untuk membiayai resiliensi iklim dan pemulihan pascabencana.
"Pemerintah selama ini mendorong hilirisasi nikel dan ekspansi sawit dengan dalih ekonomi, tetapi menutup mata saat dampak lingkungannya menghancurkan ruang hidup masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya mengambil rente dari komoditas ekstraktif, lalu cuci tangan ketika alam menuntut balas," kata Yumna.
Peneliti Transisi Bersih lainnya, Naya Tirambintang, menyoroti peran strategis badan pengelola investasi milik negara Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurutnya, Danantara harus dioptimalkan sebagai lead co-investor dalam investasi hijau dan transisi energi. "Danantara wajib memastikan portofolio investasi negara beralih dari energi fosil menuju energi bersih yang berkelanjutan," ujar Naya.
Lihat Juga :
