Gerakan Rakyat Tolak Usulan Pilkada melalui DPRD: Berisiko Memperkuat Politik Elite
Jum'at, 26 Desember 2025 - 11:14 WIB
loading...
Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid (kanan) bersama anggota Kehormatan Gerakan Rakyat Anies Baswedan. Foto/Tangkapan layar IG Gerakan Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Ormas Gerakan Rakyat menolak usulan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pilkada melalui DPRD justru berisiko mempersempit partisipasi rakyat dan memperkuat politik elite.
Menurut Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid, ormas yang dipimpinnya tegas menolak usulan pilkada melalui DPRD tersebut. "Biaya politik bukan alasan yang sah untuk mencabut hak demokratis rakyat. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan, memindahkan pilkada ke DPRD justru berisiko mempersempit partisipasi rakyat dan memperkuat politik elite," ujar Sahrin dalam akun Instagram-nya @sahrinhamid, Jumat (26/12/2025). Sahrin telah mengizinkan SindoNews mengutip pernyataan tersebut.
Sahrin mengatakan, demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya soal efisiensi anggaran. "Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan ditarik kembali ke ruang-ruang tertutup kekuasaan," katanya.
Baca Juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bivitri Susanti: Ini Alarm Tanda Bahaya
Sebelumnya, wacana mengembalikan pilkada melalui DPRD disoroti pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Menurutnya, meniadakan pemilihan langsung kepala daerah dan menggantikannya dengan pemilihan di DPRD merupakan alarm tanda bahaya.
"Saya kira ini alarm tanda bahaya buat kita. Yang saya kuatirkan kalau dalam kondisi seperti itu, pengusaha lokal akan lebih meng-entertaint para (anggota) DPRD dan partai-partai politiknya masing-masing," kata Bivitri dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (21/12/2025).
Bivitri tidak sepakat dengan anggapan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan lebih efisien secara biaya. "Siapa bilang? Politikus memang menurut saya membuat biaya tidak efisien dengan bagi-bagi segala macam, bikin konser dangdut kalau mau pilkada (langsung)," ujarnya.
Menurut Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid, ormas yang dipimpinnya tegas menolak usulan pilkada melalui DPRD tersebut. "Biaya politik bukan alasan yang sah untuk mencabut hak demokratis rakyat. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan, memindahkan pilkada ke DPRD justru berisiko mempersempit partisipasi rakyat dan memperkuat politik elite," ujar Sahrin dalam akun Instagram-nya @sahrinhamid, Jumat (26/12/2025). Sahrin telah mengizinkan SindoNews mengutip pernyataan tersebut.
Sahrin mengatakan, demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya soal efisiensi anggaran. "Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan ditarik kembali ke ruang-ruang tertutup kekuasaan," katanya.
Baca Juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bivitri Susanti: Ini Alarm Tanda Bahaya
Sebelumnya, wacana mengembalikan pilkada melalui DPRD disoroti pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Menurutnya, meniadakan pemilihan langsung kepala daerah dan menggantikannya dengan pemilihan di DPRD merupakan alarm tanda bahaya.
"Saya kira ini alarm tanda bahaya buat kita. Yang saya kuatirkan kalau dalam kondisi seperti itu, pengusaha lokal akan lebih meng-entertaint para (anggota) DPRD dan partai-partai politiknya masing-masing," kata Bivitri dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (21/12/2025).
Bivitri tidak sepakat dengan anggapan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan lebih efisien secara biaya. "Siapa bilang? Politikus memang menurut saya membuat biaya tidak efisien dengan bagi-bagi segala macam, bikin konser dangdut kalau mau pilkada (langsung)," ujarnya.
Lihat Juga :
