Gerakan Rakyat Tolak Usulan Pilkada melalui DPRD: Berisiko Memperkuat Politik Elite
Jum'at, 26 Desember 2025 - 11:14 WIB
loading...
A
A
A
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD memang kembali muncul belakangan ini. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah menyoroti maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan rasuah. Menurut dia, hal ini semakin menguatkan kembali wacana pilkada dipilih langsung oleh DPRD.
Dari beberapa penelitian, kata dia, data menyebutkan korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal. Dari kondisi tersebut membuat kepala daerah terdesak mengembalikan biaya politiknya dengan cara yang instan yakni korupsi.
"Artinya menurut saya menjadi relevan dan mendesak untuk mempertimbangkan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih langsung oleh DPRD untuk memutus akar korupsi yang banyak dilakukan oleh kepala daerah ini," kata Abdullah kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Terkini, satu di antara 10 poin pernyataan politik yang merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar, juga mengusulkan agar pilkada dilakukan melalui DPRD.
"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," demikian pernyataan politik tersebut, dikutip Minggu (21/12/2025).
Dari beberapa penelitian, kata dia, data menyebutkan korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal. Dari kondisi tersebut membuat kepala daerah terdesak mengembalikan biaya politiknya dengan cara yang instan yakni korupsi.
"Artinya menurut saya menjadi relevan dan mendesak untuk mempertimbangkan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih langsung oleh DPRD untuk memutus akar korupsi yang banyak dilakukan oleh kepala daerah ini," kata Abdullah kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Terkini, satu di antara 10 poin pernyataan politik yang merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar, juga mengusulkan agar pilkada dilakukan melalui DPRD.
"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," demikian pernyataan politik tersebut, dikutip Minggu (21/12/2025).
(zik)
Lihat Juga :
