Libur Sekolah Tak Boleh Hentikan MBG, Gizi Anak Kebutuhan Dasar Negara
Rabu, 24 Desember 2025 - 16:59 WIB
loading...
A
A
A
“Kalau MBG berhenti saat libur, maka aktivitas ekonomi di dapur, UMKM, dan rantai pasok ikut berhenti. Padahal anggaran sekitar Rp70 triliun per tahun itu seharusnya menjadi pemicu perputaran ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan dapur MBG telah membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Namun, aspek kesejahteraan tenaga kerja juga perlu mendapat perhatian.
"Tenaga kerja dapur MBG harus tetap dilihat, apakah honornya sesuai UMR daerah. Jangan sampai saat libur, mereka juga kehilangan pendapatan,” katanya.
Setelah hampir satu tahun berjalan, Sri Yunanto mendorong pemerintah untuk memperkuat evaluasi dampak MBG terhadap status gizi anak.
“Yang perlu diukur bukan hanya jumlah paket yang dibagikan, tapi apakah ada peningkatan kondisi fisik anak, penurunan potensi stunting, peningkatan daya tahan tubuh dan kecerdasan, terutama di daerah minus dan terpencil,” ujarnya.
Menurutnya, MBG harus dinilai dari dampak riil terhadap kesehatan masyarakat, bukan semata dari sisi administrasi. Sri Yunanto juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan rantai pasok MBG. Ia mengingatkan agar distribusi bahan pangan tidak dikuasai tengkulak dan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan petani, peternak, dan nelayan.
“Koperasi desa harus diperkuat. Jangan hanya simpan pinjam, tapi masuk ke bisnis dan rantai pasok MBG. Ini penting agar manfaat ekonomi tetap merata, termasuk saat sekolah libur,” ujarnya.
Ia menilai penggunaan produk lokal seperti ikan dari daerah pesisir juga harus terus didorong agar industri lokal tetap bergerak. Dari sisi ideologis, Sri Yunanto menilai MBG merupakan instrumen negara untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Karena itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas, termasuk saat masa libur sekolah.
“Jangan sampai MBG hanya dinikmati di kota yang akses pangannya sudah baik. Daerah 3T justru harus didahulukan. Ini soal keadilan dan kehadiran negara,” pungkasnya.
Ia menambahkan, keberadaan dapur MBG telah membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Namun, aspek kesejahteraan tenaga kerja juga perlu mendapat perhatian.
"Tenaga kerja dapur MBG harus tetap dilihat, apakah honornya sesuai UMR daerah. Jangan sampai saat libur, mereka juga kehilangan pendapatan,” katanya.
Setelah hampir satu tahun berjalan, Sri Yunanto mendorong pemerintah untuk memperkuat evaluasi dampak MBG terhadap status gizi anak.
“Yang perlu diukur bukan hanya jumlah paket yang dibagikan, tapi apakah ada peningkatan kondisi fisik anak, penurunan potensi stunting, peningkatan daya tahan tubuh dan kecerdasan, terutama di daerah minus dan terpencil,” ujarnya.
Menurutnya, MBG harus dinilai dari dampak riil terhadap kesehatan masyarakat, bukan semata dari sisi administrasi. Sri Yunanto juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan rantai pasok MBG. Ia mengingatkan agar distribusi bahan pangan tidak dikuasai tengkulak dan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan petani, peternak, dan nelayan.
“Koperasi desa harus diperkuat. Jangan hanya simpan pinjam, tapi masuk ke bisnis dan rantai pasok MBG. Ini penting agar manfaat ekonomi tetap merata, termasuk saat sekolah libur,” ujarnya.
Ia menilai penggunaan produk lokal seperti ikan dari daerah pesisir juga harus terus didorong agar industri lokal tetap bergerak. Dari sisi ideologis, Sri Yunanto menilai MBG merupakan instrumen negara untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Karena itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas, termasuk saat masa libur sekolah.
“Jangan sampai MBG hanya dinikmati di kota yang akses pangannya sudah baik. Daerah 3T justru harus didahulukan. Ini soal keadilan dan kehadiran negara,” pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
