Anggota DPR: Larangan Truk Sumbu Tiga saat Nataru Jadi 17 Hari Kebijakan Tidak Tepat
Selasa, 23 Desember 2025 - 14:14 WIB
loading...
A
A
A
“Akan terjadi hambatan di infrastruktur angkutannya yang menampung logistik ini. Akibat terhambat itu akan terjadi penumpukan dan tentu akan terjadi lonjakan pengiriman angkutan logistik yang menyebabkan ongkos transportnya jadi mahal dan ekonomi juga terhambat. Padahal, sebenarnya, mereka seharusnya bisa didistribusikan jauh-jauh hari kalau truk sumbu 3 itu diizinkan untuk jalan,” ujarnya.
Kondisi ini, akhirnya membuat masyarakat di Indonesia maupun internasional akan menerima dampaknya. “Akhirnya terlihat logistik kita ini mahal dari angkutannya. Seakan-akan begitu. Padahal ini mahalnya karena salah kebijakan di transportasinya sehingga akhirnya terjadi penumpukan barang di pelabuhan,” tukasnya.
Karenanya, Bambang meminta agar Kemenhub termasuk Kepolisian itu harus peka terhadap kebijakan yang mereka buat. Artinya, terhadap jalan-jalan itu bisa diatur jalurnya. “Jadi bukan dihambat, tapi diatur. Tugas dari pemerintah itu harus bisa mengatur agar terjadi keseimbangan antara logistik dengan angkutan penumpang baik yang privat maupun publik. Kalau nggak bisa ngatur, nggak usah jadi pemimpin di regulator,” ucapnya.
Menurut Bambang, apalagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) itu diizinkan untuk Work From Anywhere (WFA) selama libur Nataru nanti. “Untuk liburnya bisa diatur lebih awal sehingga bisa terdistribusi secara merata di angkutan publik dan privat penumpang saat mau berlibur ke kampung halaman,” ungkapnya.
Selain itu, harga tarif angkutan publiknya juga jangan diturunkan di saat hari H atau mendekati hari H, tapi itu harus dilakukan jauh-jauh hari. Jika itu dilakukan, menurutnya, itu akan membuat masyarakat akan berduyun-duyun untuk menggunakan transportasi publik jauh hari sebelum hari H sehingga tidak terjadi penumpukan.
“Apalagi kalau liburnya lebih awal, maka tidak akan terjadi penumpukan. Itu akan merata. Jadi, bukan seperti sekarang ini di mana waktu mendekati hari H malah transportasi publiknya dikasih gratis atau diskon. Ya, orang yang mau liburan juga numpuk semua di area. Ini kebodohan menurut saya,” tandasnya.
Kondisi ini, akhirnya membuat masyarakat di Indonesia maupun internasional akan menerima dampaknya. “Akhirnya terlihat logistik kita ini mahal dari angkutannya. Seakan-akan begitu. Padahal ini mahalnya karena salah kebijakan di transportasinya sehingga akhirnya terjadi penumpukan barang di pelabuhan,” tukasnya.
Karenanya, Bambang meminta agar Kemenhub termasuk Kepolisian itu harus peka terhadap kebijakan yang mereka buat. Artinya, terhadap jalan-jalan itu bisa diatur jalurnya. “Jadi bukan dihambat, tapi diatur. Tugas dari pemerintah itu harus bisa mengatur agar terjadi keseimbangan antara logistik dengan angkutan penumpang baik yang privat maupun publik. Kalau nggak bisa ngatur, nggak usah jadi pemimpin di regulator,” ucapnya.
Menurut Bambang, apalagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) itu diizinkan untuk Work From Anywhere (WFA) selama libur Nataru nanti. “Untuk liburnya bisa diatur lebih awal sehingga bisa terdistribusi secara merata di angkutan publik dan privat penumpang saat mau berlibur ke kampung halaman,” ungkapnya.
Selain itu, harga tarif angkutan publiknya juga jangan diturunkan di saat hari H atau mendekati hari H, tapi itu harus dilakukan jauh-jauh hari. Jika itu dilakukan, menurutnya, itu akan membuat masyarakat akan berduyun-duyun untuk menggunakan transportasi publik jauh hari sebelum hari H sehingga tidak terjadi penumpukan.
“Apalagi kalau liburnya lebih awal, maka tidak akan terjadi penumpukan. Itu akan merata. Jadi, bukan seperti sekarang ini di mana waktu mendekati hari H malah transportasi publiknya dikasih gratis atau diskon. Ya, orang yang mau liburan juga numpuk semua di area. Ini kebodohan menurut saya,” tandasnya.
(cip)
Lihat Juga :
