Luhut Awasi Penanganan Covid-19, Pengamat: Presiden Kehilangan Kesabaran
Rabu, 16 September 2020 - 08:08 WIB
loading...
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi, yakni menangani pandemi virus Corona (Covid-19).
Luhut yang juga Wakil Ketua Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo akan mengawasi penanganan Covid-19 di delapan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.(Baca juga: Luhut Bongkar Tiga Titah Jokowi, Apa Itu? )
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai ada dua faktor yang mendoorng Presiden memberikan tugas itu ke Luhut. Pertama, Dedi menilai Presiden terlihat benar-benar kehilangan kesabaran menghadapi pandemi covid-19.
"Ini menandakan keputusasaan dari upaya penanganan pandemi, satuan tugas yang tumpang tindih hanya akan menambah kerumitan koordinasi dan saling adu legitimasi," kata Dedi kepada SINDOnews, Rabu (16/9/2020).(Baca juga: Jokowi Minta Luhut Kendalikan Covid-19, DPR: Tak Usah Dibikin Polemik )
Menurut dia, lambannya penanganan pandemi bisa jadi karena Presiden kehilangan konsistensi penugasan. Upaya yang sudah dimulai oleh satuan tugas terganjal satuan tugas baru.
Kedua, kata Dedi, perintah secara khusus pada Luhut ini berpotensi menghadirkan konflik birokrasi, dan akhirnya tidak produktif. "Presiden memerlukan konsistensi untuk mendapat hasil penanganan yang signifikan, tanpa itu kebijakan penanganan pandemi akan terseok-seok," katanya.
Luhut yang juga Wakil Ketua Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo akan mengawasi penanganan Covid-19 di delapan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.(Baca juga: Luhut Bongkar Tiga Titah Jokowi, Apa Itu? )
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai ada dua faktor yang mendoorng Presiden memberikan tugas itu ke Luhut. Pertama, Dedi menilai Presiden terlihat benar-benar kehilangan kesabaran menghadapi pandemi covid-19.
"Ini menandakan keputusasaan dari upaya penanganan pandemi, satuan tugas yang tumpang tindih hanya akan menambah kerumitan koordinasi dan saling adu legitimasi," kata Dedi kepada SINDOnews, Rabu (16/9/2020).(Baca juga: Jokowi Minta Luhut Kendalikan Covid-19, DPR: Tak Usah Dibikin Polemik )
Menurut dia, lambannya penanganan pandemi bisa jadi karena Presiden kehilangan konsistensi penugasan. Upaya yang sudah dimulai oleh satuan tugas terganjal satuan tugas baru.
Kedua, kata Dedi, perintah secara khusus pada Luhut ini berpotensi menghadirkan konflik birokrasi, dan akhirnya tidak produktif. "Presiden memerlukan konsistensi untuk mendapat hasil penanganan yang signifikan, tanpa itu kebijakan penanganan pandemi akan terseok-seok," katanya.
(dam)
Lihat Juga :
