Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bivitri Susanti: Ini Alarm Tanda Bahaya
Senin, 22 Desember 2025 - 06:00 WIB
loading...
A
A
A
Dari beberapa penelitian, kata dia, data menyebutkan korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal. Dari kondisi tersebut membuat kepala daerah terdesak mengembalikan biaya politiknya dengan cara yang instan yakni korupsi.
"Artinya menurut saya menjadi relevan dan mendesak untuk mempertimbangkan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih langsung oleh DPRD untuk memutus akar korupsi yang banyak dilakukan oleh kepala daerah ini," kata Abdullah kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Terkini, satu di antara 10 poin pernyataan politik yang merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar, juga mengusulkan agar pilkada dilakukan melalui DPRD.
"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," demikian pernyataan politik tersebut, dikutip Minggu (21/12/2025).
"Artinya menurut saya menjadi relevan dan mendesak untuk mempertimbangkan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih langsung oleh DPRD untuk memutus akar korupsi yang banyak dilakukan oleh kepala daerah ini," kata Abdullah kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Terkini, satu di antara 10 poin pernyataan politik yang merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar, juga mengusulkan agar pilkada dilakukan melalui DPRD.
"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," demikian pernyataan politik tersebut, dikutip Minggu (21/12/2025).
(zik)
Lihat Juga :
