Urgensi Indonesia Maritime Policy

Ada dua prinsip penting dari teori A.T. Mahan yang perlu diterapkan dalam Bab II buku "The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783": Sea Control, untuk menguasai jalur-jalur laut penting, dan Sea Denial, untuk menghalangi akses lawan. Memperkuat pertahanan negara kepulauan bukan hanya tentang mengatasi ancaman langsung, tetapi juga tentang menciptakan deterrence effect yang memastikan bahwa potensi ancaman dapat diatasi sebelum terjadi.

Keseluruhan upaya ini harus diintegrasikan dalam manajemen dan tata kelola laut yang baik yang terangkum dalam Indonesia Maritime Policy. Pengelolaan sumber daya laut harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua pilar pentahelix: pemerintah, akademisi, dunia usaha,masyarakat, dan media. Menggunakan prinsip Integrated Coastal Zone Management (ICZM) akan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan keadilan sosial berdasarkan pada UUD 1945 dan dasar negara Pancasila.

Pendekatan pentahelix menempatkan pemerintah sebagai perumus kebijakan, regulator dan pengawas yang menjamin pemanfaatan laut berjalan tertib dan berkelanjutan. Akademisi berperan menyediakan kajian ilmiah, inovasi teknologi, serta rekomendasi berbasis data sebagai landasan pengambilan keputusan. Dunia usaha menjadi penggerak ekonomi melalui investasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara produktif dengan menerapkan prinsip keberlanjutan.

Masyarakat, khususunya komunitas pesisir, berperan sebagai pelaku utama yang memanfaatkan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut melalui partisipasi aktif dan kearifan lokal. Sementara itu, media berperan menyebarluaskan informasi, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya laut.

Menjadi jelas bahwa rumusan doktrin maritim yang terurai dalam Indonesia Maritime Policy yang mencakup pengembalian identitas maritim, pelestarian budaya bahari, pembangunan infrastruktur, pertahanan dan kemananan, pemberdayaan wilayah khususnya Coastal Area, diplomasi pertahanan maritim, serta manajemen dan tata kelola laut sangat mendesak bagi Indonesia.

Ini bukan hanya untuk menjawab tantangan saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang mewarisi kekuatan maritim yang hebat. Sejak sebutan sebagai negara kepulauan, Indonesia belum pernah memiliki doktrin maritim, Strategi Maritim Indonesia, Strategi Keamanan Maritim Indonesia bahkan Strategi Militer Pertahanan Negara Kepulauan

Seluruh elemen ini harus diharmonisasikan untuk menciptakan bangsa maritim yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui sinergi yang kuat antar pemerintah, akademisi, masyarakat, sektor swasta, dan media, Indonesia dapat berdiri sebagai kekuatan maritim dunia bahkan menjadi pusat peradaban maritim yang menonjol, siap menghadapi masa depan dengan mengandalkan potensi laut yang melimpah. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tak hanya akan mampu menjalankan peran pentingnya di bidang maritim, tetapi juga akan memastikan bahwa laut kita tetap menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Saatnya kita menyatukan visi dan kekuatan sebagai satu bangsa, menyadari bahwa lautan bukan hanya sekedar sumber daya akan tetapi jantung kehidupan, identitas dan jiwa kita. Dengan semangat kebangkitan maritim, mari kita rawat laut yang memberi kehidupan, menciptakan kesejahteraan dan keberlanjutan. Bersama, kita bisa mengukir sejarah baru, di mana setiap ombak dan angin menjadi saksi perjuangan kita untuk Indonesia yang lebih makmur, berdaulat, dan berkeadilan. Saatnya kita mewujudkan cita-cita itu!