Urgensi Indonesia Maritime Policy

Salim
Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga

DI tengah tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis, pengembangan Indonesia Maritime Policy yang komprehensif akan menjadikan kebijakan pemerintah yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan hajat hidup dan keberlanjutan kemajuan bangsa. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ribuan pulau yang berserakan baik besar maupun kecil, berpenghuni maupun tidak, semuanya memiliki potensi maritim yang luar biasa dan memiliki kebermanfaatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat pemerintah sedang memikirkan untuk membeli kapal Induk Heli, Tuhan Semesta alam menjawab dengan bencana besar. Bayangkan kalau kita saat ini telah memiliki beberapa Helly Deck Carrier, Berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan dengan Civic Mission Operation, Humanitarian Asisstance and Dissaster Relief. Dengan mendeploy bantuan Search and Rescue yang ada didalamnya serta unit unit bantuan kemanusian dengan mengerahkan secepatnya bantuan ke lokasi bencana.

Saat ini kita hanya bisa terseok seok memasuki pedalaman bencana meski sudah bergerak, namun hanya beberapa alut sista yang bisa menembus warga terdampak. Inilah salah satu cerita sebuah negeri kepulauan terbesar di dunia namun masih memiliki visi kontinental, memiliki konsepsi wawasan nusantara namun hanya jargon belaka.

Cukuplah seharusnya menjadi sandaran ketika kejayaan dua Kerajaan Sriwijaya pada abad Ke-7 dan Majapahit abad Ke 8 dikaitkan dengan teori AT.Mahan tentang bagaimana membentuk kekuatan maritim di era saat ini. Kedua kerajaan ini menonjolkan pentingnya kekuatan angkatan laut dan penguasaan jalur perdagangan sebagai fondasi dari kekuasaan dan kejayaan mereka.

Dengan pengaruh Politik yang kuat Sriwijaya, dikenal sebagai pusat perdagangan maritim yang menghubungkan berbagai kawasan di Asia Tenggara. Dukungan angkatan laut yang kuat memungkinkan Sriwijaya untuk mengontrol jalur perdagangan, berinteraksi dengan berbagai negara, dan memperluas pengaruh politiknya. Ini sejalan dengan argumen Mahan bahwa kekuatan maritim menentukan dominasi suatu bangsa.

Sama halnya, Majapahit pada masa kejayaannya dengan konsep Cakrawala Mandala Dwipantara dalam Buku Negarakertagama juga menunjukkan bagaimana penguasaan laut dan jalur perdagangan berkontribusi pada kemakmuran. Melalui pelabuhan-pelabuhan yang didirikan, Majapahit mampu mengolah sumber daya lokal dan memperdagangkannya secara internasional. Pendekatan ini mencerminkan ide Mahan terkait dengan pentingnya kontrol atas perairan dalam menjaga dan memperkuat kekuasaan.

Kedua kerajaan tersebut juga memanfaatkan diplomasi maritim untuk membangun aliansi dan hubungan baik dengan negara lain. Melalui perdagangan dan pertukaran budaya, mereka tidak hanya mengamankan kekayaan, tetapi juga meningkatkan status politik mereka. Mahan menekankan bahwa kekuatan maritim tak hanya berdasarkan militer, tetapi juga diplomasi yang berjalan seiring dengan penguasaan laut.

Sriwijaya dan Majapahit meninggalkan warisan budaya yang memperkuat identitas maritim Indonesia. Nilai-nilai budaya tersebut, meskipun telah berkembang dalam konteks modern, dapat dilihat dalam pemikiran bangsa untuk kembali ke identitas maritim. Ini mencerminkan pemahaman Mahan bahwa sejarah dan warisan maritim mempengaruhi kondisi sosial dan politik. Konsep Blue Economy yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dapat dilihat sebagai kelanjutan dari pemikiran raja-raja maritim terdahulu.

Kekuatan mereka pada masa lalu menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana dapat menghasilkan kemakmuran jangka panjang. Strategi ini tidak hanya relevan untuk aspek ekonomi, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan lingkungan, mencerminkan pentingnya perpaduan yang holistik sering kali dinyatakan dalam teori maritim modern.

Pengembalian identitas maritim merupakan langkah dasar yang harus dilakukan. Kesadaran kolektif masyarakat akan warisan maritim ini perlu dibangkitkan, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai identitas bangsa. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya laut bagi keberlangsungan hidup dan perekonomian.

Identitas maritim itu terwujud dalam cara kita berinteraksi dengan laut, bagaimana kita memahami sumber daya laut, dan bagaimana kita menjadikan laut sebagai bagian integral dari kultur bangsa. Pendidikan maritim harus dimasukkan dalam kurikulum nasional, memberikan wawasan kepada generasi muda mengenai sejarah, potensi, serta tantangan yang dihadapi sektor maritim.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur maritim menjadi krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi di sektor-sektor seperti perdagangan, perikanan, energi, dan pariwisata. Pelabuhan yang modern, dermaga yang efisien, dan sistem transportasi laut yang baik akan meningkatkan konektivitas antar pulau. Ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempercepat distribusi barang dan hasil perikanan. Dalam konteks ini, konsep Maritime Connectivity yang mengedepankan jaringan transportasi yang saling terhubung menjadi sangat relevan.

Di tengah semua upaya ini, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim harus menjadi prioritas utama. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, ancaman seperti transnational crime dan illegal at sea activity termasuk pencurian ikan dan penyelundupan menjadi tantangan yang serius di negara kepulauan seperti Indonesia. Penegakan hukum atau law enforcement yang tegas di laut sangat diperlukan agar kedaulatan dan sumber daya maritim kita terlindungi.

Tidak cukup hanya mengandalkan TNI Angkatan Laut; kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kesadaran tentang perlunya menjaga laut dari aktivitas ilegal. Kerjasama regional maupun internasional dengan negara tetangga juga harus dipertimbangkan agar permasalahan ini dapat diatasi secara kolektif.

Dalam konteks pemberdayaan, potensi maritim juga menawarkan peluang yang signifikan. Sekitar dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut, yang menyimpan sumber daya tak terhingga, seperti perikanan, energi terbarukan, dan pariwisata bahari.

Pemberdayaan dalam sektor-sektor ini tidak hanya berkontribusi pada perekonomian nasional tetapi juga menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Konsep Blue Economy harus diterapkan, memastikan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan sembari tetap menjaga ekosistem laut yang sehat.

Diplomasi maritim menjadi salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Indonesia harus memiliki peran aktif dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga dan negara lain di kawasan. Kerjasama dalam pengelolaan sumber daya maritim akan membantu menciptakan ketahanan dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara.

Dalam hal ini, Maritime Diplomacy harus difokuskan pada isu-isu yang saling menguntungkan, seperti pengelolaan sumber daya, penanganan pencemaran, dan penanggulangan illegal fishing. Dialog konstruktif dan kerjasama multilateral bisa menjadi jembatan untuk menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Aspek pertahanan negara kepulauan juga tak kalah penting. Memperkuat kekuatan TNI Angkatan Laut dengan armada yang modern dengan tidak mengesampingkan TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari Fighting Instrument yang terdidik dan terlatih sangatlah diperlukan untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Ada dua prinsip penting dari teori A.T. Mahan yang perlu diterapkan dalam Bab II buku "The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783": Sea Control, untuk menguasai jalur-jalur laut penting, dan Sea Denial, untuk menghalangi akses lawan. Memperkuat pertahanan negara kepulauan bukan hanya tentang mengatasi ancaman langsung, tetapi juga tentang menciptakan deterrence effect yang memastikan bahwa potensi ancaman dapat diatasi sebelum terjadi.

Keseluruhan upaya ini harus diintegrasikan dalam manajemen dan tata kelola laut yang baik yang terangkum dalam Indonesia Maritime Policy. Pengelolaan sumber daya laut harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua pilar pentahelix: pemerintah, akademisi, dunia usaha,masyarakat, dan media. Menggunakan prinsip Integrated Coastal Zone Management (ICZM) akan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan keadilan sosial berdasarkan pada UUD 1945 dan dasar negara Pancasila.

Pendekatan pentahelix menempatkan pemerintah sebagai perumus kebijakan, regulator dan pengawas yang menjamin pemanfaatan laut berjalan tertib dan berkelanjutan. Akademisi berperan menyediakan kajian ilmiah, inovasi teknologi, serta rekomendasi berbasis data sebagai landasan pengambilan keputusan. Dunia usaha menjadi penggerak ekonomi melalui investasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara produktif dengan menerapkan prinsip keberlanjutan.

Masyarakat, khususunya komunitas pesisir, berperan sebagai pelaku utama yang memanfaatkan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut melalui partisipasi aktif dan kearifan lokal. Sementara itu, media berperan menyebarluaskan informasi, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya laut.

Menjadi jelas bahwa rumusan doktrin maritim yang terurai dalam Indonesia Maritime Policy yang mencakup pengembalian identitas maritim, pelestarian budaya bahari, pembangunan infrastruktur, pertahanan dan kemananan, pemberdayaan wilayah khususnya Coastal Area, diplomasi pertahanan maritim, serta manajemen dan tata kelola laut sangat mendesak bagi Indonesia.

Ini bukan hanya untuk menjawab tantangan saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang mewarisi kekuatan maritim yang hebat. Sejak sebutan sebagai negara kepulauan, Indonesia belum pernah memiliki doktrin maritim, Strategi Maritim Indonesia, Strategi Keamanan Maritim Indonesia bahkan Strategi Militer Pertahanan Negara Kepulauan

Seluruh elemen ini harus diharmonisasikan untuk menciptakan bangsa maritim yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui sinergi yang kuat antar pemerintah, akademisi, masyarakat, sektor swasta, dan media, Indonesia dapat berdiri sebagai kekuatan maritim dunia bahkan menjadi pusat peradaban maritim yang menonjol, siap menghadapi masa depan dengan mengandalkan potensi laut yang melimpah. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tak hanya akan mampu menjalankan peran pentingnya di bidang maritim, tetapi juga akan memastikan bahwa laut kita tetap menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Saatnya kita menyatukan visi dan kekuatan sebagai satu bangsa, menyadari bahwa lautan bukan hanya sekedar sumber daya akan tetapi jantung kehidupan, identitas dan jiwa kita. Dengan semangat kebangkitan maritim, mari kita rawat laut yang memberi kehidupan, menciptakan kesejahteraan dan keberlanjutan. Bersama, kita bisa mengukir sejarah baru, di mana setiap ombak dan angin menjadi saksi perjuangan kita untuk Indonesia yang lebih makmur, berdaulat, dan berkeadilan. Saatnya kita mewujudkan cita-cita itu!