Perkuat Integritas Data, Sekretaris BSKDN: Standar-Metadata Kunci Validitas dan Pembaruan Informasi
Sabtu, 06 Desember 2025 - 10:05 WIB
loading...
Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean membuka Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas, validitas, serta integritas informasi di lingkungan BSKDN. Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean saat membuka Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN, Jumat (5/12/2025).
Noudy menjelaskan kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandar. Semakin kompleksnya isu strategis saat ini menuntut adanya keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antarunit kerja.
Baca juga: Kemendagri Tekankan Keterbukaan Informasi Publik Tanggung Jawab Bersama
"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Noudy.
Menurut dia, metadata memiliki peran penting dalam memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan, termasuk definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya. Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.
Selain memperkuat standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Dia menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel, sehingga data dari setiap unit dapat saling mendukung dan digunakan untuk proses perumusan kebijakan secara lebih efektif.
“Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Kalau kita kuat dalam data, tentunya kita tidak akan menghadapi hambatan dalam penyusunan policy brief," ungkapnya.
Noudy juga mengajak seluruh unit kerja memanfaatkan forum sosialisasi sebagai momentum penyamaan persepsi. Penguatan tata kelola data bukan hanya tugas pengelola data, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh jajaran BSKDN.
Pewakilan Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Alwin Ferry menambahkan data bukan sekadar aturan teknis, tetapi menjadi fondasi interoperabilitas di seluruh jajaran Kemendagri. Jika setiap unit menerapkan standar data dan metadata yang sama, maka proses integrasi, verifikasi, dan pembaruan data dapat dilakukan jauh lebih cepat dan akurat.
"Penting juga bagi kita untuk memastikan sumber data yang dipakai benar-benar jelas, kita ketahui dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Noudy menjelaskan kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandar. Semakin kompleksnya isu strategis saat ini menuntut adanya keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antarunit kerja.
Baca juga: Kemendagri Tekankan Keterbukaan Informasi Publik Tanggung Jawab Bersama
"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Noudy.
Menurut dia, metadata memiliki peran penting dalam memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan, termasuk definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya. Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.
Selain memperkuat standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Dia menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel, sehingga data dari setiap unit dapat saling mendukung dan digunakan untuk proses perumusan kebijakan secara lebih efektif.
“Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Kalau kita kuat dalam data, tentunya kita tidak akan menghadapi hambatan dalam penyusunan policy brief," ungkapnya.
Noudy juga mengajak seluruh unit kerja memanfaatkan forum sosialisasi sebagai momentum penyamaan persepsi. Penguatan tata kelola data bukan hanya tugas pengelola data, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh jajaran BSKDN.
Pewakilan Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Alwin Ferry menambahkan data bukan sekadar aturan teknis, tetapi menjadi fondasi interoperabilitas di seluruh jajaran Kemendagri. Jika setiap unit menerapkan standar data dan metadata yang sama, maka proses integrasi, verifikasi, dan pembaruan data dapat dilakukan jauh lebih cepat dan akurat.
"Penting juga bagi kita untuk memastikan sumber data yang dipakai benar-benar jelas, kita ketahui dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
