ASI Berharap Pemerintah Tak Larang Truk Sumbu 3 Beroperasi saat Nataru
Jum'at, 05 Desember 2025 - 17:37 WIB
loading...
Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Lilik Unggul Raharjo berharap pemerintah tidak melarang truk sumbu tiga beroperasi saat Nataru. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Semen Indonesia (ASI) berharap pemerintah tidak memberlakukan pelarangan operasional truk sumbu 3 saat liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ( Nataru ). Kalaupun harus dilakukan, industri meminta agar waktunya tidak terlalu lama, cukup 5 hari saja.
Hal itu diutarakan Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Lilik Unggul Raharjo. Menurut Lilik, jika kebijakan pelarangan truk sumbu 3 ini diberlakukan saat libur Nataru nanti, bisa dipastikan akan mengganggu distribusi semen ke masyarakat. Hal itu disebabkan sekitar 80% lebih distribusi semen itu menggunakan kendaraan sumbu 3.
“Akibatnya, stok semen di pasar akan menipis sehingga mengganggu konsumsi masyarakat dan proyek-proyek baik swasta maupun pemerintah,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Baca juga: Antusias Sambut Libur Nataru, Penjualan Tiket KAI Melonjak 132%
Jika semen itu terlambat tiba ke lokasi proyek, menurut dia, itu bisa mengakibatnya pembangunan proyek juga akan terlambat, termasuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah. “Akibatnya, ini pasti bisa menghambat percepatan pembangunan dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah,” tukasnya.
Hal itu diutarakan Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Lilik Unggul Raharjo. Menurut Lilik, jika kebijakan pelarangan truk sumbu 3 ini diberlakukan saat libur Nataru nanti, bisa dipastikan akan mengganggu distribusi semen ke masyarakat. Hal itu disebabkan sekitar 80% lebih distribusi semen itu menggunakan kendaraan sumbu 3.
“Akibatnya, stok semen di pasar akan menipis sehingga mengganggu konsumsi masyarakat dan proyek-proyek baik swasta maupun pemerintah,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Baca juga: Antusias Sambut Libur Nataru, Penjualan Tiket KAI Melonjak 132%
Jika semen itu terlambat tiba ke lokasi proyek, menurut dia, itu bisa mengakibatnya pembangunan proyek juga akan terlambat, termasuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah. “Akibatnya, ini pasti bisa menghambat percepatan pembangunan dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah,” tukasnya.
Lihat Juga :
