Banjir Sumatera, Hanura Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) berharap pemerintah segera menetapkan banjir bandang dan longsor di utara Sumatera sebagai bencana nasional . Selain merespons permintaan daerah, penetapan status itu penting bagi penganganan bencana di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar lebih cepat dan terstruktur.

"Hanura menegaskan pemerintah segera tetapkan status bencana nasional," kata OSO di sela Konferensi Pers Rakernas dan Bimtek Hanura di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Baca juga: Banjir dan Longsor di Sumatera Belum Berstatus Bencana Nasional, Ketua MPR: Presiden Punya Pertimbangan

Dia memaklumi banyak kepala daerah di tiga provinsi terdampak yang kewalahan menghadapi penanganan pascabencana. Diketahui, sejumlah kepala daerah terdampak mengirim surat kepada Gubernur dan Mendagri menyatakan kewalahan usai wilayahnya porak poranda.

"Dalam keadaan kebingungan, memang susah mengambil keputusan. Tetapi mari jangan menyerah," ucapnya.

Hanura berharap seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau. Untuk itu, pemerintah diminta segera membuka jalur yang tak bisa dilalui untuk memperlancar distribusi bantuan.

"Jeritan tiga wilayah ini luar biasa. Jalan dan akses terputus. Bantuan belum sampai. Sudah banyak yang kelaparan, butuh pakaian, tenda, dan logistik lainnya," ujarnya.

"Ini harus dibuka segera. Jangan sampai, korban bertambah bukan hanya karena banjir dan longsor, tapi akibat keterlambatan bantuan," tambahnya.

Partai Hanura bersama seluruh kader, Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang), dan sejumlah pihak menggalang donasi untuk korban. Data terakhir, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp1,8 miliar.

OSO menginstruksikan kader Hanura di seluruh daerah hingga tingkat ranting (kelurahan/desa) mendoakan para korban bencana sekaligus menggalang bantuan.

Gelar Rakernas dan Bimtek di Bandung

Terkait Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hanura, OSO mengatakan, pihaknya akan menggelar kegiatan tetsebut di Bandung, 4-6 Desember 2025. "Rakernas ini agenda rutin. Hanura juga akan bekerja dengan Kemendagri untuk Bimtek," ujarnya.

Menurut OSO, Rakernas dan Bimtek Hanura akan menjadi ajang konsolidasi ideologis dan organisatoris partai dalam menghadapi agenda politik nasional ke depan. Melalui agenda tersebut, Hanura juga ingin melakukan penajaman strategi pemenangan legislatif dan eksekutif di seluruh daerah, serta memperkuat visi perjuangan politik kader.

Bimtek juga digelar sebagai upaya standarisasi dan peningkatan kualitas kader legislatif serta memastikan seluruh kader legislatif satu garis perjuangan partai dengan cita-cita rakyat.

Partai Hanura akan terus berdiri tegak untuk rakyat, bergerak untuk kemajuan daerah, dan bekerja untuk masa depan Indonesia. "Tagline kita tetap berpihak kepada daerah. Daerah Makmur, Indonesia Makmur," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura Akhmad Muqowam menambahkan materi Rakernas dan Bimtek salah satunya fokus peningkatakan kualitas anggota DPRD Hanura di daerah.

"Upgrade kader ini penting agar khususnya anggota legislatif semakin optimal menjalankan fungsinya. Ke depan, tak hanya Bimtek, akan ada FGD, sarasehan, hingga kunjungan lapangan," katanya.