Surat Kerry Riza Chalid Dinilai Bentuk Tekanan terhadap Langkah Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Migas

JAKARTA - Surat terbuka yang ditulis terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023 M Kerry Adrianto Riza dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap langkah pemerintah memperbaiki tata kelola migas . Menurut Direktur Eksekutif Paradigma Research and Ideas Center (PRIC) Dedi Ermansyah, manuver Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa tersebut menunjukkan adanya perlawanan dari mafia migas kepada institusi pemerintah.

"Melihat dinamika yang berkembang, manuver tersebut sangat bisa dibaca sebagai bentuk tekanan terhadap langkah pemerintah memperbaiki tata kelola migas. Ketika pemerintah dan Pertamina mulai menutup ruang-ruang gelap yang selama ini dinikmati kelompok tertentu, wajar jika muncul perlawanan dari pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Jadi, konteksnya bukan soal individu semata, tetapi tentang resistensi terhadap agenda pembenahan sektor migas,” kata Dedi saat dihubungi, Kamis (27/11/2025).

Menurut Dedi, pemerintah saat ini tengah mendorong transparansi dan memutus rantai praktik lama yang selama ini menguntungkan jaringan mafia migas. “Menurut saya, motivasi utama dapat dibaca dari momentum. Pemerintah sedang mendorong transparansi dan memutus rantai praktik-praktik lama di sektor energi,” kata dia.

Baca juga: Sakit Pneumonia, Kerry Adrianto Anak Riza Chalid Dipindah ke Rutan Salemba



“Di tengah proses itu, setiap kebijakan baru pasti menggeser kepentingan. Karena itu, manuver ini sangat mungkin dilakukan sebagai upaya mempertahankan pola relasi bisnis lama yang selama ini memberikan keuntungan besar kepada jaringan tertentu,” sambungnya.

Dedi juga menyinggung bahwa jaringan mafia migas masih memiliki sumber daya untuk bisa melakukan perlawanan ke pihak-pihak yang mengganggu stabilitas bisnis mereka. Menurutnya, dengan sumber daya tersebut jaringan mafia migas ini bisa menggunakan operasi penggiringan opini publik untuk memberikan tekanan hukum.

Baca juga: Pertamina Berbenah Dinilai Bikin Mafia Migas Gerah

“Dalam pola konflik kebijakan seperti ini, selama jaringan ekonomi yang terganggu masih memiliki sumber daya, perlawanan hampir pasti berlanjut. Mereka bisa menggunakan opini publik, tekanan hukum, hingga manuver politik untuk memperlambat atau menggagalkan reformasi. Inilah kenapa pembenahan migas tidak pernah mudah yang dilawan bukan sekadar individu, tetapi ekosistem kepentingan yang sudah mengakar lama,” katanya.

Dedi mengatakan, jaringan mafia migas ini akan melakukan penggiringan opini publik untuk membentuk citra negatif ke pemerintah dan pertamina yang tengah melakukan pembenahan. “Manuver seperti ini dapat menimbulkan noise dan membingungkan publik. Tujuannya biasanya untuk mengaburkan inti persoalan agar pembenahan terlihat seolah-olah bermasalah,” imbuhnya.

Baca juga: Berantas Mafia Migas, Pertamina Butuh Dukungan Semua Pihak

“Jika tidak dikelola dengan baik, isu ini bisa mencederai citra pemerintah dan Pertamina, padahal keduanya sedang berupaya menjadikan sektor migas lebih bersih dan transparan. Mafia migas biasanya bekerja dengan menciptakan keraguan publik, bukan dengan argumentasi faktual,” sambungnya.

Ia menambahkan bahwa penggiringan opini ini sangat memungkinkan dilakukan secara masif dan sistematis di berbagai kanal komunikasi. “Selalu ada potensi publik dipengaruhi narasi yang sistematis. Apalagi jika disebarkan secara masif melalui berbagai kanal komunikasi. Namun pada akhirnya, publik kita cukup cerdas membaca situasi,” ungkapnya.

“Selama pemerintah dan Pertamina menyampaikan data, transparan, dan konsisten dalam agenda bersih-bersih migas, opini publik justru akan semakin menguat bahwa langkah pembenahan ini memang perlu dan sudah tepat. Saya melihat kecenderungannya, masyarakat semakin sadar bahwa ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan reformasi migas,” pungkasnya.