LAN Sebut Indek Kualitas Kebijakan 2025 Lampaui Target Nasional
Rabu, 26 November 2025 - 17:43 WIB
loading...
A
A
A
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberikan apresiasi kepada LAN yang telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama dalam penyelenggaraan kegiatan ini. IKK menjadi sebuah tools untuk mengetahui sejauh mana kualitas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.
Emil juga menjelaskan pentingnya pemanfaatan big data yang menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kebijakan publik yang lebih akurat, adaptif, dan responsif. Dalam konteks pemerintahan daerah, big data dapat dimaknai kemampuan untuk mengolah data yang tersedia dari berbagai sumber secara cepat, terstruktur, dan presisi sehingga dapat menghasilkan insight yang relevan bagi pengambil kebijakan.
Selain pemanfaatan big data dan data analytic, Emil juga mendorong pentingnya membangun harmonisasi kebijakan lintas sektor yang merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan konsisten, tidak tumpang tindih, dan menghasilkan dampak pembangunan yang optimal.
Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi Tasdik Kinanto menyampaikan kegiatan penilaian IKK merupakan bagian integral dalam melakukan reformasi birokrasi yang tujuannya memperbaiki kualitas kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.
“Dari perspektif tata kelola publik, dengan peningkatan skor IKK tidak hanya memperbaiki proses internal di pemerintahan, tetapi secara langsung berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. keberhasilan IKK 2025 menjadi inspirasi bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang responsif, akademis, dan berorientasi dampak bagi masyarakat.” ucapnya
Adapun instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memperoleh Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2025, sebagai berikut
A. Kementerian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Hukum
3. Kementerian Kehutanan
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
9. Kementerian Pertanian
10. Kementerian Sosial
B. Badan/Lembaga
Emil juga menjelaskan pentingnya pemanfaatan big data yang menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kebijakan publik yang lebih akurat, adaptif, dan responsif. Dalam konteks pemerintahan daerah, big data dapat dimaknai kemampuan untuk mengolah data yang tersedia dari berbagai sumber secara cepat, terstruktur, dan presisi sehingga dapat menghasilkan insight yang relevan bagi pengambil kebijakan.
Selain pemanfaatan big data dan data analytic, Emil juga mendorong pentingnya membangun harmonisasi kebijakan lintas sektor yang merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan konsisten, tidak tumpang tindih, dan menghasilkan dampak pembangunan yang optimal.
Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi Tasdik Kinanto menyampaikan kegiatan penilaian IKK merupakan bagian integral dalam melakukan reformasi birokrasi yang tujuannya memperbaiki kualitas kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.
“Dari perspektif tata kelola publik, dengan peningkatan skor IKK tidak hanya memperbaiki proses internal di pemerintahan, tetapi secara langsung berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. keberhasilan IKK 2025 menjadi inspirasi bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang responsif, akademis, dan berorientasi dampak bagi masyarakat.” ucapnya
Adapun instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memperoleh Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2025, sebagai berikut
A. Kementerian
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Hukum
3. Kementerian Kehutanan
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
9. Kementerian Pertanian
10. Kementerian Sosial
B. Badan/Lembaga
