LAN Sebut Indek Kualitas Kebijakan 2025 Lampaui Target Nasional
Rabu, 26 November 2025 - 17:43 WIB
loading...
LAN menyebut indeks kualitas kebijakan 2025 melampaui target nasional. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kemampuan koordinasi antarkementerian dan lembaga serta pelaksanaan kebijakan di Indonesia dinilai masih tumpang tindih dan memiliki umur yang relatif pendek. Selain itu, kapabilitas Indonesia dalam memanfaatkan data di setiap proses perumusan kebijakan juga masih kurang.
Menyikapi laporan Good Government Index (CGGI) 2024: Asia Focus yang dilakukan Chandler Institute of Governance (CIG), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hadir menjadi instrumen kunci dalam memperkuat kebijakan publik yang berbasis bukti.
Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, pada Penyerahan Penghargaan IKK Award 2025, di The Samator Novotel, Surabaya, Jawa Timur.
Baca juga: Tingkatkan Kompetensi ASN, LAN Ubah Sistem Pembelajaran Jadi Terintegrasi
Taufiq mengapresiasi partisipasi seluruh instansi pemerintah dalam pengukuran IKK 2025 ini. Taufiq menyebut sebanyak 548 instansi pemerintah atau 85% dari total 646 instansi berpartisipasi dalam proses pengukuran. Dari angka tersebut sebanyak 39% instansi berhasil mencapai kualifikasi minimal baik, melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, yakni sebesar 30%.
Taufik menyebutkan, secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 63,00, dengan total 1.379 kebijakan dari 27 sektor, dan tahun ini ada 30 instansi berhasil mencapai predikat tertinggi yakni Unggul.
“Capaian tersebut menunjukkan penguatan komitmen dan kapasitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat, dan tentunya ini menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola kebijakan di Tanah Air,” katanya, Rabu (26/11/2025).
Baca juga: Wujudkan SDGs 2030, LAN Perkuat Tata Kelola Pemerintahan di Pusat dan Daerah
Taufiq juga berpesan kepada seluruh pimpinan instansi untuk menjadikan budaya IKK sebagai bagian dari budaya kerja bukan sekadar siklus penilaian. Selain itu, Taufiq juga mendorong peran analis kebijakan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan dan menggunakan hasil pengukuran ini sebagai dasar perbaikan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
Menyikapi laporan Good Government Index (CGGI) 2024: Asia Focus yang dilakukan Chandler Institute of Governance (CIG), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hadir menjadi instrumen kunci dalam memperkuat kebijakan publik yang berbasis bukti.
Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, pada Penyerahan Penghargaan IKK Award 2025, di The Samator Novotel, Surabaya, Jawa Timur.
Baca juga: Tingkatkan Kompetensi ASN, LAN Ubah Sistem Pembelajaran Jadi Terintegrasi
Taufiq mengapresiasi partisipasi seluruh instansi pemerintah dalam pengukuran IKK 2025 ini. Taufiq menyebut sebanyak 548 instansi pemerintah atau 85% dari total 646 instansi berpartisipasi dalam proses pengukuran. Dari angka tersebut sebanyak 39% instansi berhasil mencapai kualifikasi minimal baik, melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, yakni sebesar 30%.
Taufik menyebutkan, secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 63,00, dengan total 1.379 kebijakan dari 27 sektor, dan tahun ini ada 30 instansi berhasil mencapai predikat tertinggi yakni Unggul.
“Capaian tersebut menunjukkan penguatan komitmen dan kapasitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat, dan tentunya ini menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola kebijakan di Tanah Air,” katanya, Rabu (26/11/2025).
Baca juga: Wujudkan SDGs 2030, LAN Perkuat Tata Kelola Pemerintahan di Pusat dan Daerah
Taufiq juga berpesan kepada seluruh pimpinan instansi untuk menjadikan budaya IKK sebagai bagian dari budaya kerja bukan sekadar siklus penilaian. Selain itu, Taufiq juga mendorong peran analis kebijakan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan dan menggunakan hasil pengukuran ini sebagai dasar perbaikan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
