MK Kabulkan Gugatan Soal Hak Atas Tanah Dalam UU IKN, Kini Tak Sampai 190 Tahun
Rabu, 19 November 2025 - 22:38 WIB
loading...
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bisa mencapai 190 tahun. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor perkara 185/PUU-XXII/2024 mengabulkan sebagian gugatan tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai di I bu Kota Nusantara (IKN) yang bisa mencapai 190 tahun. Dalam Putusan ini, MK memberikan tafsir mengenai siklus Hak Atas Tanah (HAT), HGB dan Hak Pakai (HP) dalam UU IKN.
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang MK, Jakarta pada Kamis (13/11/2025).
Baca juga: Prabowo Teken Perpres Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
Adapun permohonan ini diajukan oleh warga asli Suku Dayak, Stepanus Febyan Barbaro. Pemohon menguji norma Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) UU IKN.
Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih menjelaskan terdapat ketidaksesuaian Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 dan Penjelasannya. Hal ini karena norma Pasal a quo menentukan bahwa HAT dalam hal ini HGU diberikan melalui satu siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua.
Pemberian HAT melalui satu siklus tersebut menimbulkan kesan seolah-olah HGU langsung diberikan selama 95 tahun. Sementara itu, Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 menyatakan pemberian HAT secara bertahap diatur masing-masing tahapan tersebut dalam Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023.
“Sehingga hal demikian menimbulkan norma yang ambigu yang berpeluang disalahartikan, sekalipun terdapat ketentuan yang menyatakan pemberiannya didasarkan pada kriteria dan tahapan evaluasi," ucap Enny.
Baca juga: Ketum Joman Beberkan Data Forensik Digital Ijazah Jokowi Asli
"Sebab, persoalannya terletak pada perumusan norma pokok yang menentukan atau menggunakan frasa melalui 1 (satu) siklus dan dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua, yang menurut Mahkamah maknanya sama dengan memberikan batasan waktu yang sekaligus, yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21- 22/PUU-V/2007,” sambungnya.
Dia menambahkan norma Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 jumlah waktunya adalah 95 tahun untuk satu siklus pertama HGU dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jumlah 95 tahun, yang apabila diakumulasi dari kedua siklus tersebut menjadi 190 tahun.
“Ketentuan ini tidak sejalan atau memperlemah posisi negara dalam menguasai HAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Setelah Mahkamah mencermati Penjelasan Umum UU 21/2023 dinyatakan bahwa salah satu maksud perubahan UU 3/2022 pada pokoknya untuk melakukan pengaturan jangka waktu HAT yang kompetitif,” ujar Enny.
Pasca adanya putusan MK, mahkamah menyatakan HGU hanya dapat diberikan paling lama tahun. Dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan pembaruan hak, paling lama 35. Artinya total maksimal selama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
Sedangkan untuk HGB diberikan paling lama 30 tahun, dapat perpanjangan paling lama 20 dan pembaruan paling lama 30. Total maksimal 80 tahun.
Terakhir, dalam hak pakai, diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dan pembaruan hak, paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang MK, Jakarta pada Kamis (13/11/2025).
Baca juga: Prabowo Teken Perpres Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
Adapun permohonan ini diajukan oleh warga asli Suku Dayak, Stepanus Febyan Barbaro. Pemohon menguji norma Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) UU IKN.
Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih menjelaskan terdapat ketidaksesuaian Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 dan Penjelasannya. Hal ini karena norma Pasal a quo menentukan bahwa HAT dalam hal ini HGU diberikan melalui satu siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua.
Pemberian HAT melalui satu siklus tersebut menimbulkan kesan seolah-olah HGU langsung diberikan selama 95 tahun. Sementara itu, Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 menyatakan pemberian HAT secara bertahap diatur masing-masing tahapan tersebut dalam Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023.
“Sehingga hal demikian menimbulkan norma yang ambigu yang berpeluang disalahartikan, sekalipun terdapat ketentuan yang menyatakan pemberiannya didasarkan pada kriteria dan tahapan evaluasi," ucap Enny.
Baca juga: Ketum Joman Beberkan Data Forensik Digital Ijazah Jokowi Asli
"Sebab, persoalannya terletak pada perumusan norma pokok yang menentukan atau menggunakan frasa melalui 1 (satu) siklus dan dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua, yang menurut Mahkamah maknanya sama dengan memberikan batasan waktu yang sekaligus, yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21- 22/PUU-V/2007,” sambungnya.
Dia menambahkan norma Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 jumlah waktunya adalah 95 tahun untuk satu siklus pertama HGU dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jumlah 95 tahun, yang apabila diakumulasi dari kedua siklus tersebut menjadi 190 tahun.
“Ketentuan ini tidak sejalan atau memperlemah posisi negara dalam menguasai HAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Setelah Mahkamah mencermati Penjelasan Umum UU 21/2023 dinyatakan bahwa salah satu maksud perubahan UU 3/2022 pada pokoknya untuk melakukan pengaturan jangka waktu HAT yang kompetitif,” ujar Enny.
Pasca adanya putusan MK, mahkamah menyatakan HGU hanya dapat diberikan paling lama tahun. Dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan pembaruan hak, paling lama 35. Artinya total maksimal selama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
Sedangkan untuk HGB diberikan paling lama 30 tahun, dapat perpanjangan paling lama 20 dan pembaruan paling lama 30. Total maksimal 80 tahun.
Terakhir, dalam hak pakai, diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dan pembaruan hak, paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
(shf)
Lihat Juga :
