Tito Karnavian Tegaskan Kebijakan Pemda Harus Didukung Data dan Teori
Senin, 10 November 2025 - 19:45 WIB
loading...
Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa kebijakan pemda harus berdasarkan data dan teori yang teruji. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa kebijakan pemerintah daerah ( pemda ) harus berdasarkan data dan teori yang teruji. Tanpa fondasi ilmiah, kebijakan akan sulit terealisasi.
"Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah, tapi tidak bisa direalisasikan. Sebaliknya, kebijakan tanpa teori dan basis data adalah kebijakan coba-coba. Gubernur dan bupati harus membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat," kata Tito dalam keterangan resminya, Senin (10/11/2025).
Tito menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ia berharap, kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.
Baca Juga: Yudi Purnomo: Cerita Jujur Bisa Selamatkan Orang yang Kena OTT KPK
"Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat. Karena itu, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat," ujarnya.
Tito menegaskan, perguruan tinggi harus menjadi penyeimbang (counterbalance) dalam kebijakan publik. Bukan oposisi, tetapi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.
Baca Juga: Jelang Konferensi Perubahan Iklim di PBB, Peran Masyarakat Adat Penting Dalam Menjaga Pelestarian Alam
Agar fungsi itu berjalan optimal, perlu kekompakan seluruh elemen kampus, mulai dari rektor dan jajaran pimpinan, mahasiswa hingga senat akademik. Dia percaya keterlibatan akademisi kampus cukup membantu dalam strategi pembangunan.
"Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional," kata Tito.
Selain itu, mantan Kapolri ini juga menekankan pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.
"Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal," tandasnya.
"Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah, tapi tidak bisa direalisasikan. Sebaliknya, kebijakan tanpa teori dan basis data adalah kebijakan coba-coba. Gubernur dan bupati harus membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat," kata Tito dalam keterangan resminya, Senin (10/11/2025).
Tito menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ia berharap, kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.
Baca Juga: Yudi Purnomo: Cerita Jujur Bisa Selamatkan Orang yang Kena OTT KPK
"Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat. Karena itu, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat," ujarnya.
Tito menegaskan, perguruan tinggi harus menjadi penyeimbang (counterbalance) dalam kebijakan publik. Bukan oposisi, tetapi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.
Baca Juga: Jelang Konferensi Perubahan Iklim di PBB, Peran Masyarakat Adat Penting Dalam Menjaga Pelestarian Alam
Agar fungsi itu berjalan optimal, perlu kekompakan seluruh elemen kampus, mulai dari rektor dan jajaran pimpinan, mahasiswa hingga senat akademik. Dia percaya keterlibatan akademisi kampus cukup membantu dalam strategi pembangunan.
"Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional," kata Tito.
Selain itu, mantan Kapolri ini juga menekankan pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.
"Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal," tandasnya.
(zik)
Lihat Juga :
