Quovadis Ahli Gizi dalam MBG
Jum'at, 07 November 2025 - 15:22 WIB
loading...
Ni Ketut Aryastami - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Foto/Dok pribadi
A
A
A
Ni Ketut Aryastami
Peneliti Ahli Utama, Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN
Makanan Bergizi Gratis menjadi salah satu topik aktual yang ramai diperbincangkan di Masyarakat dan media sosial. Makanan bergizi memiliki filosofi penting dalam upaya mencetak Generasi Emas. Kebijakan Makanan Bergizi Gratis dilaksanakan sebagai wujud janji politik Presiden yang diturunkan melalui Perpres 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN). BGN bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional termasuk pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Malnutrisi dan Masalah Bangsa
Gizi merupakan kebutuhan dasar setiap mahluk hidup. Kebutuhan gizi dapat dipenuhi dengan asupan makanan sebagai zat gizi makro, yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak dan mengikat zat gizi mikro berupa vitamin, mineral dan trace element.
Malnutrisi adalah sebuah kondisi salah gizi, yang bisa muncul sebagai kurang gizi (stunting dan wasting), gizi lebih (gemuk dan obesitas), atau defisiensi gizi (kurang vitamin/mineral). Masalah gizi berdampak pada status Kesehatan penduduk dan terutama pada indeks daya saing (IDS) bangsa.
Terkait IDS, kanal CNBC menyebutkan tahun 2016 Indonesia masuk peringkat 48 dan menjadi peringkat 32 tahun 2019, namun turun peringkat 40 pada tahun 2020. Hal ini tentu tidak secara langsung berkaitan dengan masalah gizi, tetapi masalah ekonomi dan lain-lain. Namun gizi sebagai fondasi Kesehatan memiliki andil besar seperti yang sudah sering dikaji dalam literatur ilmiah.
Berbagai kebijakan dan program telah dikembangkan di Indonesia terkait gizi. Pada tahun 1980-an kebijakan dalam penanganan masalah gizi seperti kurang kalori protein dan bersambut dengan dikembangkannya Posyandu sebagai wadah pemantauan gizi Balita yang masih ada hingga sekarang. Kegiatan fortifikasi garam dikembangkan untuk menurunkan prevalensi kekurangan Yodium dengan manifestasi penyakit gondok dan gangguan pertumbuhan (kerdil).
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan geopolitik global, pada tahun 2010-an Indonesia dinyatakan sebagai negara yang memiliki masalah Kesehatan Masyarakat oleh WHO dengan tingginya prevalensi stunting atau masalah gizi kronis pada Balita yang mencapai angka 37,2%.
Belum lagi masalah stunting bisa diturunkan seperti target yang telah ditetapkan yaitu 14% pada tahun 2024, masalah kegemukan dan obesitas semakin bertambah. Oleh karena itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Peneliti Ahli Utama, Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN
Makanan Bergizi Gratis menjadi salah satu topik aktual yang ramai diperbincangkan di Masyarakat dan media sosial. Makanan bergizi memiliki filosofi penting dalam upaya mencetak Generasi Emas. Kebijakan Makanan Bergizi Gratis dilaksanakan sebagai wujud janji politik Presiden yang diturunkan melalui Perpres 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN). BGN bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional termasuk pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Malnutrisi dan Masalah Bangsa
Gizi merupakan kebutuhan dasar setiap mahluk hidup. Kebutuhan gizi dapat dipenuhi dengan asupan makanan sebagai zat gizi makro, yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak dan mengikat zat gizi mikro berupa vitamin, mineral dan trace element.
Malnutrisi adalah sebuah kondisi salah gizi, yang bisa muncul sebagai kurang gizi (stunting dan wasting), gizi lebih (gemuk dan obesitas), atau defisiensi gizi (kurang vitamin/mineral). Masalah gizi berdampak pada status Kesehatan penduduk dan terutama pada indeks daya saing (IDS) bangsa.
Terkait IDS, kanal CNBC menyebutkan tahun 2016 Indonesia masuk peringkat 48 dan menjadi peringkat 32 tahun 2019, namun turun peringkat 40 pada tahun 2020. Hal ini tentu tidak secara langsung berkaitan dengan masalah gizi, tetapi masalah ekonomi dan lain-lain. Namun gizi sebagai fondasi Kesehatan memiliki andil besar seperti yang sudah sering dikaji dalam literatur ilmiah.
Berbagai kebijakan dan program telah dikembangkan di Indonesia terkait gizi. Pada tahun 1980-an kebijakan dalam penanganan masalah gizi seperti kurang kalori protein dan bersambut dengan dikembangkannya Posyandu sebagai wadah pemantauan gizi Balita yang masih ada hingga sekarang. Kegiatan fortifikasi garam dikembangkan untuk menurunkan prevalensi kekurangan Yodium dengan manifestasi penyakit gondok dan gangguan pertumbuhan (kerdil).
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan geopolitik global, pada tahun 2010-an Indonesia dinyatakan sebagai negara yang memiliki masalah Kesehatan Masyarakat oleh WHO dengan tingginya prevalensi stunting atau masalah gizi kronis pada Balita yang mencapai angka 37,2%.
Belum lagi masalah stunting bisa diturunkan seperti target yang telah ditetapkan yaitu 14% pada tahun 2024, masalah kegemukan dan obesitas semakin bertambah. Oleh karena itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Lihat Juga :
