Pakar Hukum Tata Negara Kirim Surat ke MK, 9 Hakim Diminta Mundur
Senin, 03 November 2025 - 14:52 WIB
loading...
Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/11/2025). Foto/Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/11/2025). Menurutnya, isi surat tersebut mempertanyakan keabsahan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.
Rullyandi menilai, pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan hal itu ia menilai, Suhartoyo merupakan Ketua MK ilegal.
"Saya menyampaikan surat terbuka, kritik, dan mempertanyakan keabsahan pengangkatan Ketua MK Ilegal Dr. Suhartoyo SH. MH. yang tertanggal surat ini adalah 3 November 2025, surat ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal, yang mulia Bapak Suhartoyo," kata Rullyandi saat ditemui di MK, Senin (3/11/2025).
Baca juga: Profil Hakim Konstitusi Suhartoyo, Sosok Ketua MK Pengganti Ipar Jokowi
"Surat ini sebagai bentuk kritik bahwa kondisi di MK saat ini, bahwa pengangkatan Ketua MK tidak melalui proses Undang-Undang Dasar 45 Pasal 24 huruf C Ayat 4 yang mengatakan Ketua MK dipilih dari dan oleh para Hakim-hakim MK. Dan amanah Undang-Undang MK Pasal 4 Ayat 3 mengatakan perlu adanya rapat pleno pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi," sambungnya.
Dia menyoroti Surat Keputusan MK RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua MK Masa Jabatan 2023-2028 sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Dalam surat tersebut, Suhartoyo menandatangani sendiri surat penetapan dirinya sebagai Ketua MK.
Selain itu, dalam surat yang dimaksud juga tidak disertakan hasil rapat pleno pimpinan untuk memilih Ketua MK. "Inilah SK yang cacat hukum, melanggar Konstitusi, dan Undang-Undang MK dan oleh karena itu semua sembilan hakim MK saat ini, seluruhnya termasuk Wakil Ketua MK, tidak layak disebut sebagai negarawan," ujarnya.
Dari hal itu, Rullyandi menilai penetapan Suhartoyo sebagai ketua MK melanggar UUD 1945. Ia pun meminta Suhartoyo dan delapan hakim MK lainnya mengundurkan diri.
"Dengan penuh kesadaran hukum, saya meminta sembilan hakim MK ini mengundurkan diri, tidak layak sebagai negarawan dan melanggar sumpah Sebagai Hakim Konstitusi," ucapnya.
Rullyandi menilai, pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan hal itu ia menilai, Suhartoyo merupakan Ketua MK ilegal.
"Saya menyampaikan surat terbuka, kritik, dan mempertanyakan keabsahan pengangkatan Ketua MK Ilegal Dr. Suhartoyo SH. MH. yang tertanggal surat ini adalah 3 November 2025, surat ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal, yang mulia Bapak Suhartoyo," kata Rullyandi saat ditemui di MK, Senin (3/11/2025).
Baca juga: Profil Hakim Konstitusi Suhartoyo, Sosok Ketua MK Pengganti Ipar Jokowi
"Surat ini sebagai bentuk kritik bahwa kondisi di MK saat ini, bahwa pengangkatan Ketua MK tidak melalui proses Undang-Undang Dasar 45 Pasal 24 huruf C Ayat 4 yang mengatakan Ketua MK dipilih dari dan oleh para Hakim-hakim MK. Dan amanah Undang-Undang MK Pasal 4 Ayat 3 mengatakan perlu adanya rapat pleno pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi," sambungnya.
Dia menyoroti Surat Keputusan MK RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua MK Masa Jabatan 2023-2028 sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Dalam surat tersebut, Suhartoyo menandatangani sendiri surat penetapan dirinya sebagai Ketua MK.
Selain itu, dalam surat yang dimaksud juga tidak disertakan hasil rapat pleno pimpinan untuk memilih Ketua MK. "Inilah SK yang cacat hukum, melanggar Konstitusi, dan Undang-Undang MK dan oleh karena itu semua sembilan hakim MK saat ini, seluruhnya termasuk Wakil Ketua MK, tidak layak disebut sebagai negarawan," ujarnya.
Dari hal itu, Rullyandi menilai penetapan Suhartoyo sebagai ketua MK melanggar UUD 1945. Ia pun meminta Suhartoyo dan delapan hakim MK lainnya mengundurkan diri.
"Dengan penuh kesadaran hukum, saya meminta sembilan hakim MK ini mengundurkan diri, tidak layak sebagai negarawan dan melanggar sumpah Sebagai Hakim Konstitusi," ucapnya.
(rca)
Lihat Juga :
