Gandeng KPK, SKK Migas Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi
Rabu, 29 Oktober 2025 - 23:58 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin berpandangan industri hulu migas adalah sektor yang berisiko tinggi. Pasalnya, sektor ini melibatkan investasi yang besar dan proses perizin yang panjang. “Sehingga membutuhkan reviu proses bisnis dan penguatan tata kelola berbasis risiko yang tegas,” kata Amin.
Amin melanjutkan, KPK terus mendorong agar pencegahan korupsi tidak hanya berpusat di internal SKK Migas, tetapi melibatkan seluruh ekosistem. ISO 37001:2016 dan edukasi antikorupsi harus diterapkan ke seluruh stakeholder, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan vendor.
“Dorongan ini secara implisit sangat terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi global seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA),” jelas Amin.
Baca juga: Buat Eksplorasi, Kepala SKK Migas Dibekali Rp15 Triliun oleh Bahlil
FCPA adalah undang-undang Amerika Serikat yang melarang perusahaan dan individu AS menyuap pejabat asing untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Karena mayoritas KKKS di Indonesia merupakan perusahaan multinasional atau terafiliasi global, kepatuhan terhadap FCPA menjadi wajib.
Amin melanjutkan, KPK terus mendorong agar pencegahan korupsi tidak hanya berpusat di internal SKK Migas, tetapi melibatkan seluruh ekosistem. ISO 37001:2016 dan edukasi antikorupsi harus diterapkan ke seluruh stakeholder, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan vendor.
“Dorongan ini secara implisit sangat terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi global seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA),” jelas Amin.
Baca juga: Buat Eksplorasi, Kepala SKK Migas Dibekali Rp15 Triliun oleh Bahlil
FCPA adalah undang-undang Amerika Serikat yang melarang perusahaan dan individu AS menyuap pejabat asing untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Karena mayoritas KKKS di Indonesia merupakan perusahaan multinasional atau terafiliasi global, kepatuhan terhadap FCPA menjadi wajib.
Lihat Juga :
